Majelis Syuro PKS Jadwalkan Rapat soal Kenaikan BBM

Kompas.com - 11/06/2013, 11:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadwalkan pertemuan untuk menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasinya. Informasi tersebut diperoleh dari Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid.

Hidayat menuturkan, rapat Majelis Syuro rencananya akan digelar di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/6/2013). Meski begitu, dia tak menutup adanya kemungkinan jika jadwal rapat tersebut berubah dengan suatu pertimbangan.

"Ya, jadi atau tidak, tunggu sampai menit terakhir. Bisa jadi ada pertimbangan tertentu karena masih menunggu perkembangan," kata Hidayat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Ketua Fraksi PKS ini menyampaikan, dirinya juga baru saja menggelar rapat bersama anggota Fraksi PKS di DPR. Agenda rapat tersebut seputar rasionalisasi tidak perlunya kenaikan harga BBM bersubsidi. Hidayat menegaskan, pihaknya tak keberatan bila akhirnya kebijakan pemberian BLSM akan diputuskan melalui pemungutan suara.

"Sikap DPP tetap menolak, insya Allah kami konsisten. Voting siap saja, bukan hal yang aneh," ujarnya.

Seperti diketahui, sejauh ini PKS telah menentukan sikapnya untuk menolak kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM sebagai kompensasinya. Kenaikan BBM dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat, dan pemberian BLSM rentan dipolitisasi oleh partai berkuasa.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorCaroline Damanik

    Terkini Lainnya

    Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

    Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

    Nasional
    LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

    LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

    Nasional
    Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

    Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

    Nasional
    Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

    Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

    Nasional
    Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

    Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

    Nasional
    Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

    Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

    Nasional
    Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

    Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

    Nasional
    Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

    Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

    Nasional
    Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

    Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

    Nasional
    Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

    Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

    Nasional
    Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

    Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

    Nasional
    Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

    Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

    Nasional
    TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

    TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

    Nasional
    Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

    Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

    Nasional
    Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

    Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

    Nasional

    Close Ads X