"Kalau Mau, PKS Boleh Pasang Bendera Saat Pembagian BLSM"

Kompas.com - 11/06/2013, 10:47 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan koalisi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Kalau mau menolak atau pun punya indikasi bahwa ini program akal-akalan Demokrat jelang pemilu, pasang saja bendera di sana. SBY juga sudah setuju kok," ujar Max, dalam wawancara dengan Kompas.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013).

Max mengungkapkan, Demokrat tak akan mengibarkan bendera partai saat pembangian dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lagi pula, kata dia, pemberian dana BLSM juga diatur oleh Kementerian Sosial yang menterinya berasal dari PKS.

"Demokrat tak perlu. PKS aja. Daripada ribut sana sini, mending pasang bendera aja," katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menuding, sikap penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM hanya strategi untuk mengeliminasi opini publik yang buruk terhadap parttai itu, setelah petingginya terjerat kasus hukum.

"Tidak hanya itu, apa lagi dia (PKS) sudah pasang-pasang spanduk itu penolakan BBM. Padahal, kenaikan BBM itu domain pemerintah. Dia sudah intervensi," ujar Max.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, PKS menolak rencana kenaikan harga BBM. Akan tetapi, di level elit PKS belum satu suara. Penolakan disampaikan oleh sejumlah pengurus DPP dan kader-kader daerah, sementara, kader PKS yang duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendukung rencana pemerintah.

Meski menolak rencana kenaikan BBM, PKS menyatakan masih tetap berkeinginan berada di dalam koalisi. Semua partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS di koalisi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

    UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

    Nasional
    Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

    Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

    Nasional
    Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

    Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

    Nasional
    Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

    Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

    Nasional
    Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

    Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

    Nasional
    Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

    Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

    Nasional
    KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

    KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

    Nasional
    Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

    Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

    Nasional
    Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

    Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

    Nasional
    Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

    Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

    Nasional
    KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

    KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

    Nasional
    Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

    Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

    Nasional
    Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

    Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

    Nasional
    Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

    Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

    Nasional
    Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

    Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.