"Kalau Mau, PKS Boleh Pasang Bendera Saat Pembagian BLSM"

Kompas.com - 11/06/2013, 10:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan koalisi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Kalau mau menolak atau pun punya indikasi bahwa ini program akal-akalan Demokrat jelang pemilu, pasang saja bendera di sana. SBY juga sudah setuju kok," ujar Max, dalam wawancara dengan Kompas.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013).

Max mengungkapkan, Demokrat tak akan mengibarkan bendera partai saat pembangian dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lagi pula, kata dia, pemberian dana BLSM juga diatur oleh Kementerian Sosial yang menterinya berasal dari PKS.

"Demokrat tak perlu. PKS aja. Daripada ribut sana sini, mending pasang bendera aja," katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menuding, sikap penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM hanya strategi untuk mengeliminasi opini publik yang buruk terhadap parttai itu, setelah petingginya terjerat kasus hukum.

"Tidak hanya itu, apa lagi dia (PKS) sudah pasang-pasang spanduk itu penolakan BBM. Padahal, kenaikan BBM itu domain pemerintah. Dia sudah intervensi," ujar Max.

Seperti diberitakan, PKS menolak rencana kenaikan harga BBM. Akan tetapi, di level elit PKS belum satu suara. Penolakan disampaikan oleh sejumlah pengurus DPP dan kader-kader daerah, sementara, kader PKS yang duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendukung rencana pemerintah.

Meski menolak rencana kenaikan BBM, PKS menyatakan masih tetap berkeinginan berada di dalam koalisi. Semua partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS di koalisi.

 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorInggried Dwi Wedhaswary

    Terkini Lainnya

    Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

    Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

    Nasional
    LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

    LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

    Nasional
    Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

    Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

    Nasional
    Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

    Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

    Nasional
    Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

    Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

    Nasional
    Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

    Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

    Nasional
    Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

    Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

    Nasional
    Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

    Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

    Nasional
    Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

    Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

    Nasional
    Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

    Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

    Nasional
    Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

    Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

    Nasional
    Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

    Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

    Nasional
    TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

    TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

    Nasional
    Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

    Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

    Nasional
    Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

    Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

    Nasional

    Close Ads X