Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Mau, PKS Boleh Pasang Bendera Saat Pembagian BLSM"

Kompas.com - 11/06/2013, 10:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan koalisi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Kalau mau menolak atau pun punya indikasi bahwa ini program akal-akalan Demokrat jelang pemilu, pasang saja bendera di sana. SBY juga sudah setuju kok," ujar Max, dalam wawancara dengan Kompas.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013).

Max mengungkapkan, Demokrat tak akan mengibarkan bendera partai saat pembangian dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lagi pula, kata dia, pemberian dana BLSM juga diatur oleh Kementerian Sosial yang menterinya berasal dari PKS.

"Demokrat tak perlu. PKS aja. Daripada ribut sana sini, mending pasang bendera aja," katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menuding, sikap penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM hanya strategi untuk mengeliminasi opini publik yang buruk terhadap parttai itu, setelah petingginya terjerat kasus hukum.

"Tidak hanya itu, apa lagi dia (PKS) sudah pasang-pasang spanduk itu penolakan BBM. Padahal, kenaikan BBM itu domain pemerintah. Dia sudah intervensi," ujar Max.

Seperti diberitakan, PKS menolak rencana kenaikan harga BBM. Akan tetapi, di level elit PKS belum satu suara. Penolakan disampaikan oleh sejumlah pengurus DPP dan kader-kader daerah, sementara, kader PKS yang duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendukung rencana pemerintah.

Meski menolak rencana kenaikan BBM, PKS menyatakan masih tetap berkeinginan berada di dalam koalisi. Semua partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS di koalisi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com