Kompas.com - 11/06/2013, 10:47 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan koalisi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Kalau mau menolak atau pun punya indikasi bahwa ini program akal-akalan Demokrat jelang pemilu, pasang saja bendera di sana. SBY juga sudah setuju kok," ujar Max, dalam wawancara dengan Kompas.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013).

Max mengungkapkan, Demokrat tak akan mengibarkan bendera partai saat pembangian dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lagi pula, kata dia, pemberian dana BLSM juga diatur oleh Kementerian Sosial yang menterinya berasal dari PKS.

"Demokrat tak perlu. PKS aja. Daripada ribut sana sini, mending pasang bendera aja," katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menuding, sikap penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM hanya strategi untuk mengeliminasi opini publik yang buruk terhadap parttai itu, setelah petingginya terjerat kasus hukum.

"Tidak hanya itu, apa lagi dia (PKS) sudah pasang-pasang spanduk itu penolakan BBM. Padahal, kenaikan BBM itu domain pemerintah. Dia sudah intervensi," ujar Max.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, PKS menolak rencana kenaikan harga BBM. Akan tetapi, di level elit PKS belum satu suara. Penolakan disampaikan oleh sejumlah pengurus DPP dan kader-kader daerah, sementara, kader PKS yang duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendukung rencana pemerintah.

Meski menolak rencana kenaikan BBM, PKS menyatakan masih tetap berkeinginan berada di dalam koalisi. Semua partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS di koalisi.

 

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

    4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

    Nasional
    Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

    Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

    Nasional
    Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

    Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

    Nasional
    LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

    LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

    Nasional
    Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

    Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

    Nasional
    Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

    Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

    Nasional
    Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

    Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

    Nasional
    Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

    Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

    Nasional
    UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

    UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

    Nasional
    145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

    145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

    UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

    Nasional
    UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.