Sikap PKS Ditentukan Rabu Besok

Kompas.com - 11/06/2013, 02:45 WIB

Jakarta, Kompas - Sikap Partai Keadilan Sejahtera terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan ditentukan pada Rabu (12/6) dalam sidang Majelis Syura. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring berjanji akan mati-matian meyakinkan koleganya untuk mendukung kenaikan harga BBM.

”Saya akan menjelaskan alasannya, argumennya, mengapa pemerintah mengambil tindakan ini supaya teman-teman paham,” kata Tifatul, Senin (10/6), di Istana Negara. Tifatul adalah satu dari 99 anggota Majelis Syura PKS. Dalam kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Ia tidak dapat memperkirakan hasil akhir sidang Majelis Syura. Artinya, sidang bisa saja memutuskan PKS mendukung rencana kenaikan harga BBM, tetapi bisa juga menolak rencana tersebut. Menurut Tifatul, pertemuan Majelis Syura yang bakal digelar di Jakarta tersebut kemungkinan besar menyentuh pula urusan keanggotaan PKS dalam koalisi parpol.

Tifatul mengungkapkan, dalam rapat terakhir Dewan Pimpinan Tinggi Partai dan Majelis Syura, PKS diputuskan tetap berada dalam koalisi. Namun, dalam beberapa waktu belakangan ini, diakui Tifatul, muncul suara-suara dari kader PKS yang menolak kenaikan harga BBM dan meminta partai keluar dari koalisi. ”Dengan gejala seperti ini, lihat saja nanti bagaimana,” ujarnya.

Bersikap

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, secara terpisah, mengatakan, PKS semestinya bersikap tegas. Apabila menolak kebijakan kenaikan harga BBM, PKS seharusnya keluar dari koalisi. Alasannya, secara umum, koalisi berisi kontrak politik untuk kemaslahatan masyarakat umum. Adapun kenaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi bagi warga kaya.

”Sementara menteri-menteri dari PKS mengatakan mendukung serta menyosialisasikan (kenaikan harga BBM). Dilematis untuk menteri-menterinya juga - sebab yang akan menyosialisasikan Menkominfo (Tifatul), sedangkan kompensasi kenaikan harga BBM dijalankan Mensos (Menteri Sosial). Kalau enggak mau keluar koalisi hanya karena masih mau (posisi) menteri, (penolakan) itu pencitraan saja,” kata Andi.

Kebijakan untuk menaikkan harga BBM, lanjutnya, adalah keputusan pahit untuk semua anggota koalisi. Alasannya, hal ini dilakukan menjelang Pemilu 2014. Namun, hal ini harus dilakukan mengingat kondisi keuangan negara dan harga minyak dunia.

Lagipula, masyarakat miskin mendapat kompensasi bantuan langsung sementara miskin (BLSM), beras untuk rakyat miskin, dan beasiswa untuk siswa miskin. Kalau menolak kebijakan ini, kata Andi, berarti PKS membiarkan orang kaya terus menerima subsidi.

Terkait BLSM dan berbagai kompensasi yang dianggap menguntungkan Partai Demokrat, Andi mengatakan, ini keputusan partai koalisi. Partai Demokrat menjadi pionir karena presiden dari Partai Demokrat. (ato/INA)



Editor
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X