Sikap PKS Ditentukan Rabu Besok

Kompas.com - 11/06/2013, 02:45 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Sikap Partai Keadilan Sejahtera terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan ditentukan pada Rabu (12/6) dalam sidang Majelis Syura. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring berjanji akan mati-matian meyakinkan koleganya untuk mendukung kenaikan harga BBM.

”Saya akan menjelaskan alasannya, argumennya, mengapa pemerintah mengambil tindakan ini supaya teman-teman paham,” kata Tifatul, Senin (10/6), di Istana Negara. Tifatul adalah satu dari 99 anggota Majelis Syura PKS. Dalam kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Ia tidak dapat memperkirakan hasil akhir sidang Majelis Syura. Artinya, sidang bisa saja memutuskan PKS mendukung rencana kenaikan harga BBM, tetapi bisa juga menolak rencana tersebut. Menurut Tifatul, pertemuan Majelis Syura yang bakal digelar di Jakarta tersebut kemungkinan besar menyentuh pula urusan keanggotaan PKS dalam koalisi parpol.

Tifatul mengungkapkan, dalam rapat terakhir Dewan Pimpinan Tinggi Partai dan Majelis Syura, PKS diputuskan tetap berada dalam koalisi. Namun, dalam beberapa waktu belakangan ini, diakui Tifatul, muncul suara-suara dari kader PKS yang menolak kenaikan harga BBM dan meminta partai keluar dari koalisi. ”Dengan gejala seperti ini, lihat saja nanti bagaimana,” ujarnya.

Bersikap

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, secara terpisah, mengatakan, PKS semestinya bersikap tegas. Apabila menolak kebijakan kenaikan harga BBM, PKS seharusnya keluar dari koalisi. Alasannya, secara umum, koalisi berisi kontrak politik untuk kemaslahatan masyarakat umum. Adapun kenaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi bagi warga kaya.

”Sementara menteri-menteri dari PKS mengatakan mendukung serta menyosialisasikan (kenaikan harga BBM). Dilematis untuk menteri-menterinya juga - sebab yang akan menyosialisasikan Menkominfo (Tifatul), sedangkan kompensasi kenaikan harga BBM dijalankan Mensos (Menteri Sosial). Kalau enggak mau keluar koalisi hanya karena masih mau (posisi) menteri, (penolakan) itu pencitraan saja,” kata Andi.

Kebijakan untuk menaikkan harga BBM, lanjutnya, adalah keputusan pahit untuk semua anggota koalisi. Alasannya, hal ini dilakukan menjelang Pemilu 2014. Namun, hal ini harus dilakukan mengingat kondisi keuangan negara dan harga minyak dunia.

Lagipula, masyarakat miskin mendapat kompensasi bantuan langsung sementara miskin (BLSM), beras untuk rakyat miskin, dan beasiswa untuk siswa miskin. Kalau menolak kebijakan ini, kata Andi, berarti PKS membiarkan orang kaya terus menerima subsidi.

Terkait BLSM dan berbagai kompensasi yang dianggap menguntungkan Partai Demokrat, Andi mengatakan, ini keputusan partai koalisi. Partai Demokrat menjadi pionir karena presiden dari Partai Demokrat. (ato/INA)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Anggota Komisi X: Pembelajaran Berbasis Teknologi Harus Bersifat Jangka Panjang

Anggota Komisi X: Pembelajaran Berbasis Teknologi Harus Bersifat Jangka Panjang

Nasional
Secapa AD Jadi Klaster Baru, 1.262 Orang Positif Covid-19

Secapa AD Jadi Klaster Baru, 1.262 Orang Positif Covid-19

Nasional
Cerita Susi Sempat Selisih Pendapat dengan Sandiaga Uno...

Cerita Susi Sempat Selisih Pendapat dengan Sandiaga Uno...

Nasional
Hingga 9 Juli, Tercatat Ada 38.498 ODP dan 13.732 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 9 Juli, Tercatat Ada 38.498 ODP dan 13.732 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Jangan Ada Klaster Baru dari Penyelenggaraan Shalat Idul Adha

Menko PMK: Jangan Ada Klaster Baru dari Penyelenggaraan Shalat Idul Adha

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah 962 di Jabar, 'Cluster' Secapa AD Penyebabnya

Kasus Covid-19 Bertambah 962 di Jabar, "Cluster" Secapa AD Penyebabnya

Nasional
UPDATE 9 Juli: Tambah 1.066, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 32.651 Orang

UPDATE 9 Juli: Tambah 1.066, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 32.651 Orang

Nasional
Susi Pudjiastuti: Lobster Gede-gede Sudah Jarang karena Bibitnya Diambilin, Dijual...

Susi Pudjiastuti: Lobster Gede-gede Sudah Jarang karena Bibitnya Diambilin, Dijual...

Nasional
Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

Nasional
Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

Nasional
Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X