Sikap PKS Ditentukan Rabu Besok

Kompas.com - 11/06/2013, 02:45 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Sikap Partai Keadilan Sejahtera terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan ditentukan pada Rabu (12/6) dalam sidang Majelis Syura. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring berjanji akan mati-matian meyakinkan koleganya untuk mendukung kenaikan harga BBM.

”Saya akan menjelaskan alasannya, argumennya, mengapa pemerintah mengambil tindakan ini supaya teman-teman paham,” kata Tifatul, Senin (10/6), di Istana Negara. Tifatul adalah satu dari 99 anggota Majelis Syura PKS. Dalam kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Ia tidak dapat memperkirakan hasil akhir sidang Majelis Syura. Artinya, sidang bisa saja memutuskan PKS mendukung rencana kenaikan harga BBM, tetapi bisa juga menolak rencana tersebut. Menurut Tifatul, pertemuan Majelis Syura yang bakal digelar di Jakarta tersebut kemungkinan besar menyentuh pula urusan keanggotaan PKS dalam koalisi parpol.

Tifatul mengungkapkan, dalam rapat terakhir Dewan Pimpinan Tinggi Partai dan Majelis Syura, PKS diputuskan tetap berada dalam koalisi. Namun, dalam beberapa waktu belakangan ini, diakui Tifatul, muncul suara-suara dari kader PKS yang menolak kenaikan harga BBM dan meminta partai keluar dari koalisi. ”Dengan gejala seperti ini, lihat saja nanti bagaimana,” ujarnya.


Bersikap

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, secara terpisah, mengatakan, PKS semestinya bersikap tegas. Apabila menolak kebijakan kenaikan harga BBM, PKS seharusnya keluar dari koalisi. Alasannya, secara umum, koalisi berisi kontrak politik untuk kemaslahatan masyarakat umum. Adapun kenaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi bagi warga kaya.

”Sementara menteri-menteri dari PKS mengatakan mendukung serta menyosialisasikan (kenaikan harga BBM). Dilematis untuk menteri-menterinya juga - sebab yang akan menyosialisasikan Menkominfo (Tifatul), sedangkan kompensasi kenaikan harga BBM dijalankan Mensos (Menteri Sosial). Kalau enggak mau keluar koalisi hanya karena masih mau (posisi) menteri, (penolakan) itu pencitraan saja,” kata Andi.

Kebijakan untuk menaikkan harga BBM, lanjutnya, adalah keputusan pahit untuk semua anggota koalisi. Alasannya, hal ini dilakukan menjelang Pemilu 2014. Namun, hal ini harus dilakukan mengingat kondisi keuangan negara dan harga minyak dunia.

Lagipula, masyarakat miskin mendapat kompensasi bantuan langsung sementara miskin (BLSM), beras untuk rakyat miskin, dan beasiswa untuk siswa miskin. Kalau menolak kebijakan ini, kata Andi, berarti PKS membiarkan orang kaya terus menerima subsidi.

Terkait BLSM dan berbagai kompensasi yang dianggap menguntungkan Partai Demokrat, Andi mengatakan, ini keputusan partai koalisi. Partai Demokrat menjadi pionir karena presiden dari Partai Demokrat. (ato/INA)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X