Kompas.com - 10/06/2013, 22:47 WIB
Logo KPU Logo KPU
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret seluruh nama bakal caleg yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang diajukan oleh Partai Gerindra. Hal itu disebabkan ada satu caleg perempuan Gerindra di dapil tersebut yang ternyata maju juga sebagai bakal caleg PKPI untuk Dapil Jawa Barat V.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Haris Bobihoe membenarkan hal tersebut. Namun demikian, caleg tersebut mengaku telah mengundurkan diri sebagai caleg dari PKPI.

"Di Dapil Jabar IX itu ada yang namanya Nur Rahmawati. Nama dia ditemukan oleh KPU ternyata ada di PKPI Jabar V. Setelah kita memeriksa, dia sudah mengundurkan diri dari PKPI per tanggal 20 Mei," kata Haris saat ditemui seusai Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013).

Sayangnya, meski caleg yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari PKPI, KPU tetap menggugurkan Gerindra. Pasalnya, PKPI tidak mencabut berkas Rahmawati yang sebelumnya telah masuk. "Kemudian alasan KPU, karena PKPI tidak menarik dokumen, maka dianggap tetap ada. Makanya KPU menggugurkan Dapil Jabar IX karena tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan yang 30 persen," jelasnya.

Akibat hal itu, Haris mengatakan, Gerindra harus kehilangan satu dapilnya karena kekurangan kuota 30 persen kesertaan caleg perempuan. Gerindra pun tidak segan-segan akan mempersoalkan keputusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika KPU tidak membatalkan keputusannya.

"Kami menolak juga, dan kami akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Besok kita akan daftarkan gugatan secepatnya," tegasnya.

Seperti diketahui, ada empat partai politik yang dinyatakan tidak dapat memenuhi syarat kesertaan perempuan di daerah pemilihan oleh KPU. Keempat parpol itu yakni PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Barat, dan NTT I), PPP (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), Partai Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), dan PAN (Dapil Sumatera Barat I). Dari keempat parpol itu, hanya PKPI saja yang menyatakan menolak keputusan KPU, tetapi tetap menandatangani berkas DCS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, dari 6.560 berkas bakal caleg yang telah dinyatakan masuk DCS, sebanyak 4.115 laki-laki, dan 2.445 perempuan.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X