Kompas.com - 10/06/2013, 18:11 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memvalidasi atau menguji kebenaran informasi yang disampaikan mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung Edi Siswadi terkait keterlibatan Wali Kota Bandung Dada Rosada dalam kasus dugaan penyuapan kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono. Edi mengaku diperintah Dada untuk mengumpulkan dana yang akan diberikan kepada hakim Setyabudi terkait kepengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

“Setiap keterangan akan divalidasi KPK, apakah ini akan membuat terang dan timbulkan tersangka baru atau tidak, semua akan divalidasi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (10/6/2013). KPK masih mengembangkan kemungkinan adanya pihak lain yang diduga memberikan suap kepada hakim Setyabudi, dan pihak yang diduga menerima uang suap selain hakim Setyabudi. Semakin banyak informasi yang diperoleh, kata Johan, akan semakin mudah penyidik KPK mengembangkan kasus tersebut.

“Kasus ini sedang dikembangkan baik dari sisi penerima maupun pemberi, apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat, ini masih dikembangkan, pemeriksaan masih dilakukan,” ujarnya. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, lanjut Johan, KPK bisa saja menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.

Sebelumnya Edi mengaku diperintah Dada mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk menyuap Setyabudi. Edi mengaku diperintah Dada untuk mengkoordinasikan pengumpulan uang tersebut dengan para kepala dinas. “Dikoordinasikan saja,” ujar Edi menirukan perintah Dada kepadanya.  

Kendati demikian, Edi enggan menyebut jumlah uang yang dikumpulkan. Pria yang tengah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung ini juga mengungkapkan, uang yang digunakan untuk menyuap hakim Setyabudi tersebut bukan berasal dari kas dinas melainkan berupa uang pinjaman.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membenarkan ada dugaan bahwa uang yang digunakan untuk menyuap hakim Setyabudi tersebut berasal dari patungan kepala dinas. Bambang juga mengungkapkan, selain patungan kepala dinas, ada dua sumber uang lainnya, yakni berupa pinjaman dari pihak ketiga, dan sumber lain yang menurutnya sensitif jika diungkap ke publik.

Dalam kasus ini, Dada masih berstatus sebagai saksi. KPK menetapkan empat tersangka yang diduga terlibat kasus penyuapan tersebut. Selain hakim Setyabudi, tersangka lainnya adalah orang dekat Dada, Toto Hutagalung, pria bernama Asep yang diduga suruhan Toto, dan Plt Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat. Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah tujuh kali memanggil Dada untuk diperiksa sebagai saksi.

Terakhir kali Dada memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat (7/6/2013) pekan lalu. Namun hari itu Dada belum sempat diperiksa. Dia mengaku sakit sehingga meninggalkan Gedung KPK setelah satu jam berada di dalam. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyidik berencana memeriksa Dada lagi pada pekan ini. “Mengenai harinya kapan, saya belum tahu,” kata Johan.

Dada Membantah

Adapun Dada seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu membantah disebut sebagai inisiator pemberian suap. Dada juga irit berkomentar setiap kali diperiksa. Terkait kasus ini, KPK sudah mencegah Dada bepergian ke luar negeri. Penyidik KPK juga telah menggeledah ruangan Dada di kantor Pemkot Bandung, rumah pribadi, dan rumah dinas Dada. Dari penggeledahan di rumah, tim penyidik KPK menyita sejumlah barang, di antaranya SIM card ponsel milik Dada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

    Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

    Nasional
    Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

    Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

    Nasional
    Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

    Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

    Nasional
    Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

    Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

    Nasional
    Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

    Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

    Nasional
    Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

    Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

    Nasional
    Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

    Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

    Nasional
    Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

    Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

    Nasional
    Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

    Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

    Nasional
    Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

    Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

    Nasional
    Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

    Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

    Nasional
    Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

    Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

    Nasional
    Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

    Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

    Nasional
    Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

    Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

    Nasional
    Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

    Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.