Kompas.com - 10/06/2013, 18:11 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memvalidasi atau menguji kebenaran informasi yang disampaikan mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung Edi Siswadi terkait keterlibatan Wali Kota Bandung Dada Rosada dalam kasus dugaan penyuapan kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono. Edi mengaku diperintah Dada untuk mengumpulkan dana yang akan diberikan kepada hakim Setyabudi terkait kepengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

“Setiap keterangan akan divalidasi KPK, apakah ini akan membuat terang dan timbulkan tersangka baru atau tidak, semua akan divalidasi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (10/6/2013). KPK masih mengembangkan kemungkinan adanya pihak lain yang diduga memberikan suap kepada hakim Setyabudi, dan pihak yang diduga menerima uang suap selain hakim Setyabudi. Semakin banyak informasi yang diperoleh, kata Johan, akan semakin mudah penyidik KPK mengembangkan kasus tersebut.

“Kasus ini sedang dikembangkan baik dari sisi penerima maupun pemberi, apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat, ini masih dikembangkan, pemeriksaan masih dilakukan,” ujarnya. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, lanjut Johan, KPK bisa saja menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.

Sebelumnya Edi mengaku diperintah Dada mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk menyuap Setyabudi. Edi mengaku diperintah Dada untuk mengkoordinasikan pengumpulan uang tersebut dengan para kepala dinas. “Dikoordinasikan saja,” ujar Edi menirukan perintah Dada kepadanya.  

Kendati demikian, Edi enggan menyebut jumlah uang yang dikumpulkan. Pria yang tengah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung ini juga mengungkapkan, uang yang digunakan untuk menyuap hakim Setyabudi tersebut bukan berasal dari kas dinas melainkan berupa uang pinjaman.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membenarkan ada dugaan bahwa uang yang digunakan untuk menyuap hakim Setyabudi tersebut berasal dari patungan kepala dinas. Bambang juga mengungkapkan, selain patungan kepala dinas, ada dua sumber uang lainnya, yakni berupa pinjaman dari pihak ketiga, dan sumber lain yang menurutnya sensitif jika diungkap ke publik.

Dalam kasus ini, Dada masih berstatus sebagai saksi. KPK menetapkan empat tersangka yang diduga terlibat kasus penyuapan tersebut. Selain hakim Setyabudi, tersangka lainnya adalah orang dekat Dada, Toto Hutagalung, pria bernama Asep yang diduga suruhan Toto, dan Plt Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat. Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah tujuh kali memanggil Dada untuk diperiksa sebagai saksi.

Terakhir kali Dada memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat (7/6/2013) pekan lalu. Namun hari itu Dada belum sempat diperiksa. Dia mengaku sakit sehingga meninggalkan Gedung KPK setelah satu jam berada di dalam. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyidik berencana memeriksa Dada lagi pada pekan ini. “Mengenai harinya kapan, saya belum tahu,” kata Johan.

Dada Membantah

Adapun Dada seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu membantah disebut sebagai inisiator pemberian suap. Dada juga irit berkomentar setiap kali diperiksa. Terkait kasus ini, KPK sudah mencegah Dada bepergian ke luar negeri. Penyidik KPK juga telah menggeledah ruangan Dada di kantor Pemkot Bandung, rumah pribadi, dan rumah dinas Dada. Dari penggeledahan di rumah, tim penyidik KPK menyita sejumlah barang, di antaranya SIM card ponsel milik Dada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

    Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

    Nasional
    Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

    Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

    Nasional
    Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

    Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

    Nasional
    Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

    Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

    Nasional
    Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

    Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

    Nasional
    KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

    KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

    Nasional
    Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

    Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

    Nasional
    Teka-teki Pelat Mobil Mirip Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya

    Teka-teki Pelat Mobil Mirip Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya

    Nasional
    Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

    Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

    Nasional
    Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

    Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

    Nasional
    Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

    Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

    Nasional
    Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

    Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

    Nasional
    Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

    Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

    Nasional
    Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

    Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

    Nasional
    KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

    KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.