Kompas.com - 10/06/2013, 17:29 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi mengaku diperintah Wali Kota Bandung Dada Rosada untuk mengumpulkan uang yang akan dipakai menyuap hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono. Hal ini diungkapkan Edi seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan penyuapan terkait kepengurusan perkara bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung, Senin (10/7/2013). Edi mengaku diperintah Dada untuk mengkoordinasikan pengumpulan uang tersebut dengan para kepala dinas.

“Dikoordinasikan saja,” ujar Edi menirukan perintah Dada kepadanya.

Kendati demikian, Edi enggan menyebut jumlah uang yang dikumpulkan. Pria yang tengah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung ini juga mengungkapkan, uang yang digunakan untuk menyuap hakim Setyabudi tersebut bukan berasal dari kas dinas melainkan berupa uang pinjaman.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membenarkan ada dugaan uang yang digunakan untuk menyuap hakim Setyabudi tersebut berasal dari patungan kepala dinas. Bambang juga mengungkapkan, selain patungan kepala dinas, ada dua sumber uang lainnya, yakni berupa pinjaman dari pihak ketiga, dan sumber lain yang menurutnya sensitif jika diungkap ke publik.

Dalam kasus ini, Dada masih berstatus sebagai saksi. KPK menetapkan empat tersangka yang diduga terlibat kasus penyuapan tersebut. Selain hakim Setyabudi, tersangka lainnya adalah orang dekat Dada, Toto Hutagalung, pria bernama Asep yang diduga suruhan Toto, dan Plt Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah tujuh kali memanggil Dada untuk diperiksa sebagai saksi.
Terakhir kali Dada memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat (7/6/2013) pekan lalu. Namun hari itu Dada belum sempat diperiksa. Dia mengaku sakit sehingga meninggalkan Gedung KPK setelah satu jam berada di dalam. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyidik berencana memeriksa Dada lagi pada pekan ini.

“Mengenai harinya kapan, saya belum tahu,” kata Johan.

Adapun Dada seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu membantah disebut sebagai inisiator pemberian suap. Dada juga irit berkomentar setiap kali diperiksa. Terkait kasus ini, KPK sudah mencegah Dada bepergian ke luar negeri.

Penyidik KPK juga telah menggeledah ruangan Dada di kantor Pemkot Bandung, rumah pribadi, dan rumah dinas Dada. Dari penggeledahan di rumah, tim penyidik KPK menyita sejumlah barang, di antaranya SIM card ponsel milik Dada.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

    Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

    Nasional
    Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

    Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

    Nasional
    Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

    Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

    Nasional
    UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

    UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

    Nasional
    Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

    Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

    Nasional
    Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

    Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

    Nasional
    Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

    Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

    Nasional
    Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

    Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

    Nasional
    Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

    Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

    Nasional
    Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

    Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

    Nasional
    PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

    PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

    Nasional
    Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

    Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

    Nasional
    UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

    UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X