43.000 TKI Telah Mendaftar untuk Dapatkan Amnesti di Saudi

Kompas.com - 10/06/2013, 11:18 WIB
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com -  Hampir 43.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Arab Saudi telah mendaftar di konsulat RI di Jeddah dan kedutaan RI di Riyadh untuk mendapatkan amnesti yang ditawarkan pemerintah negara itu.

Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, PLE Priatna, kepada KOMPAS.COM, Senin (10/6), mengatakan bahwa pemohon terbanyak terdapat di Jeddah, di mana ribuan TKI mengamuk pada Minggu kemarin dengan melemparkan batu dan membakar dinding konsulat. "Pemohon di Jeddah tercatat sebanyak 42.329 orang sementara di Riyadh hanya sebanyak 545 orang," kata Priatna. Angka itu berdasarkan kondisi per Jumat lalu.

Seorang TKI perempuan dilaporkan tewas karena dehidrasi dalam kerusuhan di Jeddah itu. Para TKI kecewa dengan pelayanan pihak konsulat yang lamban sementara mereka harus menunggu sedemikian lama dalam kondisi kepanasan di luar gedung konsulat.

Pemerintah Arab Saudi sejak akhir April menerbitkan amenesti yang memungkinkan pekerja asing ilegal di negara itu mengurus status imigrasinya menjadi legal atau meninggalkan negara itu tanpa harus menjalani hukuman. Kebijakan itu akan berakhir 3 Juli mendatang. Setelah kebijakan amnesti berakhir, Saudi akan menerapkan hukuman tegas. Para pelanggar aturan imigrasi akan menghadapi acaman hukuman penjara hingga dua tahun dan denda sebesar 100.000 ribu riyal (atau setera Rp 265 juta). Hal itu tentu membuat para para pekerja ilegal ketar-ketir.

Pekerja asing ilegal di negara itu, yang menurut perkiraan para ekonom mencapai dua juta orang, lalu berbondong-bondong mendatangi kantor perwakilan negara masing-masing untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Ribuan TKI ilegal pun memanfaatkan kesempatan itu. Kantor konsulat RI di Jeddah diserbu TKI. Menurut Priatna, dalam situasi normal, ada lima staf di konsulat Jeddah yang menangani urusan semacam itu dengan jam kerja dari pukul 09.00 - 12.00. Karena pemintaan membludak, jam kerja para staf di konsultat Jeddah pun diperpanjang hingga subuh dan ada tambahan tenaga yang dikirim dari Riyadh. "Sekarang mungkin jumlahnya 15 orang," kata Priatna. Pada hari Jumat lalu yang merupakan hari libur,pelayanan di konsulat itu tetap dibuka. Namun dengan jumlah pemohon yang mencapai belasan ribu orang per hari tentu saja tidak dapat dilayani oleh belasan staf itu.

Menurut laporan sebuah harian Arab Saudi, Minggu, sebanyak 180.000 pekerja asing ilegal telah meninggalkan Saudi sejak 1 April berdasarkan amnesti yang memungkinkan mereka untuk mengurus berkas imigrasinya atau pergi tanpa harus menjalani hukuman. Dengan demikian, sudah ada 380.000 pekerja asing yang telah meninggalkan Arab Saudi sejak awal tahun ini.

Berdasarkan data statistik resmi, ada delapan juta pekerja asing yang bekerja di kerajaan itu. Para ekonom mengatakan, ada sekitar dua juta pekerja asing yang tidak terdaftar.

Arab Saudi bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi para penganggurnya sendiri dengan memotong jumlah para pekerja asing. Walau banyak dari pekerja migran itu melakukan pekerjaan bergaji rendah yang tidak akan diambil oleh orang Saudi sendiri. Negara eksportir minyak terbesar di dunia itu merupakan tambang emas bagi jutaan orang dari negara-negara Asia dan Arab miskin yang dilanda tingkat pengangguran yang tinggi.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

    Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

    Nasional
    Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

    Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

    Nasional
    Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

    Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

    Nasional
    Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

    Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

    Nasional
    PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

    PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

    Nasional
    Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

    Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

    Nasional
    Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

    Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

    Nasional
    Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

    Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

    Nasional
    Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

    Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

    Nasional
    Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

    Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

    Nasional
    [POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

    [POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

    Nasional
    BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

    BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

    Nasional
    BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

    BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

    Nasional
    Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

    Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

    Nasional
    Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

    Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X