Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2013, 10:50 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan siap mengusut rekening milik para calon Kapolri. Pengusutan rekening para jenderal polisi itu akan dilakukan untuk mencari calon Kapolri yang bersih.

"Prinsipnya, kami akan bantu semaksimal mungkin demi pimpinan Polri yang bersih, bagus, baik, dan bermanfaat bagi Polri dan bangsa negara," ujar Ketua PPATK M Yusuf di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2013).

Yusuf menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012, setiap penelusuran rekening pejabat eselon I dan II maka akan dimintakan informasinya ke PPATK. Menurut Yusuf, biasanya permintaan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada PPATK.

"Tapi sampai sekarang kami belum menerima permintaan itu," kata Yusuf.

Meski demikian, Yusuf mengungkapkan, PPATK tetap bisa menelusuri rekening para calon Kapolri tanpa diminta selama PPATK telah mengetahui kandidat para calon kapolri itu.

"Nantinya laporan juga akan kami serahkan ke tim penilaian akhir," imbuh Yusuf.

Hingga kini, nama-nama calon pengganti Kapolri sudah mulai mengerucut terhadap sembilan nama. Kesembilan nama itu yang mulai muncul adalah Komjen Sutarman yang saat ini menjadi Kabareskrim Polri, Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kalemdikpol Polri, Komjen Anang Iskandar yang menjabat sebagai Kepala BNN. Selain itu, enam calon lainnya masih berpangkat Inspektur Jenderal, seperti Deputi Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kapolda Jawa Barat Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Bali Irjen Arif Wachyunadi, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Anas Yusuf, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno. Meski sudah ada sembilan nama yang diwacanakan, tetapi belum ada nama yang diserahkan kepada presiden.

Saat ini, setidaknya, tiga lembaga kini tengah mengkaji rekan jejak para calon Kapolri. Instansi Polri sendiri masih mengkaji nama-nama yang muncul saat ini. Sementara Komisi Kepolisian Nasional akan memberikan masukan kepada presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai jejak rekam setiap nama calon Kapolri. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga melakukan penelusuran dari sisi pelanggaran HAM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

Nasional
Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Nasional
Grace PSI: Nasib 'Legacy' Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Grace PSI: Nasib "Legacy" Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Nasional
Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Nasional
Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Nasional
Polisi: Nur, Penumpang Mobil Audi A6 di Cianjur Istri Siri Kompol D

Polisi: Nur, Penumpang Mobil Audi A6 di Cianjur Istri Siri Kompol D

Nasional
Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Nasional
Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Faisal Basri: Raja 'Conflict of Interest' Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Faisal Basri: Raja "Conflict of Interest" Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Nasional
Isu 'Reshuffle' Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Isu "Reshuffle" Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Nasional
Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Nasional
Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Nasional
Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Nasional
Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu 'Reshuffle' Rabu Pon 1 Februari

Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu "Reshuffle" Rabu Pon 1 Februari

Nasional
Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.