Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2013, 10:50 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan siap mengusut rekening milik para calon Kapolri. Pengusutan rekening para jenderal polisi itu akan dilakukan untuk mencari calon Kapolri yang bersih.

"Prinsipnya, kami akan bantu semaksimal mungkin demi pimpinan Polri yang bersih, bagus, baik, dan bermanfaat bagi Polri dan bangsa negara," ujar Ketua PPATK M Yusuf di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2013).

Yusuf menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012, setiap penelusuran rekening pejabat eselon I dan II maka akan dimintakan informasinya ke PPATK. Menurut Yusuf, biasanya permintaan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada PPATK.

"Tapi sampai sekarang kami belum menerima permintaan itu," kata Yusuf.

Meski demikian, Yusuf mengungkapkan, PPATK tetap bisa menelusuri rekening para calon Kapolri tanpa diminta selama PPATK telah mengetahui kandidat para calon kapolri itu.

"Nantinya laporan juga akan kami serahkan ke tim penilaian akhir," imbuh Yusuf.

Hingga kini, nama-nama calon pengganti Kapolri sudah mulai mengerucut terhadap sembilan nama. Kesembilan nama itu yang mulai muncul adalah Komjen Sutarman yang saat ini menjadi Kabareskrim Polri, Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kalemdikpol Polri, Komjen Anang Iskandar yang menjabat sebagai Kepala BNN. Selain itu, enam calon lainnya masih berpangkat Inspektur Jenderal, seperti Deputi Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kapolda Jawa Barat Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Bali Irjen Arif Wachyunadi, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Anas Yusuf, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno. Meski sudah ada sembilan nama yang diwacanakan, tetapi belum ada nama yang diserahkan kepada presiden.

Saat ini, setidaknya, tiga lembaga kini tengah mengkaji rekan jejak para calon Kapolri. Instansi Polri sendiri masih mengkaji nama-nama yang muncul saat ini. Sementara Komisi Kepolisian Nasional akan memberikan masukan kepada presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai jejak rekam setiap nama calon Kapolri. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga melakukan penelusuran dari sisi pelanggaran HAM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengurus KTP Hilang secara Online

Cara Mengurus KTP Hilang secara Online

Nasional
Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Nasional
Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Nasional
Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Nasional
Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Nasional
Ditanya soal 'Rezeki Entah dari Mana', Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Ditanya soal "Rezeki Entah dari Mana", Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Nasional
Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Nasional
Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Nasional
Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasional
UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

Nasional
Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasional
Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasional
Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.