Korupsi Mengubah Wajah Partai Politik

Kompas.com - 10/06/2013, 10:37 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Dengan basis penilaian itu, publik mengukur keterlibatan kader PD dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang. Demikian juga dalam kasus PKS, publik mengukur slogan ”bersih dan peduli” dengan keterlibatan dalam suap kuota daging sapi impor dan yang mengikutinya. Sebagai gambaran, dalam jajak 12 Juni 2010, citra PKS diapresiasi 80 persen lebih responden sebagai partai ”bersih” (anti-KKN) dan solid. Dalam jajak terbaru, baik PKS maupun PD merupakan dua partai yang sama-sama dinilai paling tidak konsisten dengan ideologinya (dinyatakan sekitar 23 persen responden). Proporsi ini sangat mencolok karena proporsi penilaian terhadap ketidakkonsistenan parpol yang lain (10 parpol termasuk Nasdem, PKPI, dan PBB) rata-rata 2 persen saja.

Menarik melihat kenyataan opini publik yang cenderung menimpakan ”kesalahan kolektif” terhadap kedua parpol ini. Di mata publik, citra parpol secara umum sebetulnya sedang berada di titik terendah (sekitar 82 persen menilai citra parpol buruk saat ini). Mayoritas responden memandang perilaku korupsi terjadi di semua parpol. Untuk menjadi anggota DPR atau DPRD, apalagi kepala daerah, dibutuhkan dana besar. Calon anggota legislatif tingkat pusat butuh Rp 1 miliar-Rp 5 miliar dan tidak sebanding dengan sekitar Rp 2 miliar total penghasilan selama 5 tahun menjabat.

Kekuatan ideologi

Menjelang Pemilu 2014, parpol berlomba memenangi opini publik melalui sosok yang dikesankan aspiratif dan gesit merespons kebutuhan publik. Di antaranya adalah janji-janji politik, yaitu pencanangan program jaminan kesehatan berupa berobat gratis dan biaya pendidikan gratis. Program itu nyaris menjadi ”menu” wajib dalam kampanye calon kepala daerah di sejumlah daerah. Secara faktual, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan wilayah yang tercatat paling awal melaksanakan program semacam ini (tahun 2003), kemudian makin menggema kuat pasca-Pilkada DKI 2012. Aspek figur Alex Noerdin (saat itu Bupati Musi Banyuasin) dan Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta) yang berada di balik program-program itu menjadi pendorong kuat penerimaan publik atas legitimasi parpol.

Terlepas dari disparitas kemampuan keuangan tiap daerah, daya tahan dan konsistensi ideologi parpol juga dibaca publik, antara lain, lewat kebijakan yang ditelurkan kader yang memimpin daerah. Penjabaran ideologi melalui program yang dijalankan pemimpin daerah dengan sendirinya membentuk persepsi publik mengenai karakter parpol yang mengusungnya.

PDI-P dan Golkar adalah dua partai yang saat ini mendulang keuntungan dari ”konsistensi” menjalankan ideologi, paling tidak di level regulasi, yang kemudian berbuah pada bentuk apresiasi publik. Tak mengherankan, kedua parpol ini diprediksi naik daun menjelang Pemilu 2014. (Litbang Kompas)

 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X