Korupsi Mengubah Wajah Partai Politik

Kompas.com - 10/06/2013, 10:37 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Toto Suryaningtyas

Isu keterlibatan sejumlah kader partai politik dalam kasus korupsi telah berdampak lebih jauh. Selain penurunan citra politik parpol, berbagai identitas positif yang dilekatkan publik pada parpol juga turut luntur terpengaruh.

Dugaan tindakan korupsi dalam kasus suap impor daging sapi yang melibatkan sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera tampaknya menjadi faktor yang paling memengaruhi pandangan publik terhadap sosok parpol ini. Seiring dengan pemberitaan, asosiasi publik terhadap PKS cenderung berubah dari salah satu partai yang dinilai paling solid dan prospektif menjadi partai yang dinilai paling tidak siap menghadapi Pemilu 2014. Hasil rangkaian jajak pendapat tentang parpol menunjukkan, penilaian publik terhadap PKS berbalik dari parpol yang dinilai bercitra baik (jajak 2003-2010) menjadi bercitra buruk (jajak 2013).

Kondisi serupa terjadi pula pada Partai Demokrat (PD). Dugaan keterlibatan petinggi partai dalam kasus Hambalang ternyata belum pupus dari ingatan publik. Citra parpol ini pun masih dilekatkan publik dengan korupsi. Sedemikian kuat persepsi korupsi yang terlekat di benak publik sehingga separuh lebih bagian responden menuding parpol ini sebagai yang paling korup di antara parpol-parpol saat ini. Proporsi ini nyaris tiga kali lipat proporsi responden yang menuding PKS korup (jajak Juni 2013).

Sulit dimungkiri, terdapat pesan kuat bahwa korupsi merupakan isu paling utama dalam konteks politik saat ini. Kekuatan politik apa pun bakal tergerus dan tumbang jika keterlibatan dengan korupsi semakin jelas terpapar ke publik. Dalam sejumlah jajak pendapat Kompas terbaru terungkap juga perspektif publik yang menilai citra parpol atas dasar keterlibatannya dalam korupsi. Dengan kata lain, korupsi menjadi ”ukuran standar” yang dipadankan pada parpol untuk dipakai sebagai bahan penilaian. Dalam kaitan ini, patut pula dicatat peran KPK yang dinilai publik lebih legitimate dalam mengungkap kasus korupsi kakap.

Dalam perspektif ilmuwan politik Mark E Warren, korupsi sedemikian berbahaya dalam sistem demokrasi karena ”memutus jalinan pembentukan keputusan kolektif”, yaitu karena keputusan politik (di DPR dan pemerintah) tidak lagi terhubung dengan aspirasi publik. Menurut Warren, sulitnya memupus ingatan kolektif atas korupsi disebabkan korupsi berlangsung dalam ranah proses dan melibatkan institusi sehingga bersifat rutin dan dengan demikian ”mengikat” secara mendalam pihak-pihak yang terlibat (”Corrupting Democracy”, American Journal of Political Science, Vol 48, April 2004). Padahal, itulah esensi dasar demokrasi kontemporer sebagai sebuah mekanisme yang menghubungkan tertib hukum negara (legal order) dengan rezim politik yang mewujudkan kepentingan masyarakat (Jane-Erik Lane & Svante Ersson, 2003).

Dalam jajak pendapat ini, persepsi atas korupsi itu bahkan tampaknya telah meluas-melebar, mengubah cukup drastis lanskap penilaian publik atas citra parpol, mekanisme internal parpol, dan bahkan prospek elektabilitas parpol. Penilaian publik atas parpol yang dinilai korup kini berayun dari kutub opini positif ke negatif dan penilaian ”serba minus”. Penilaian meluber ke mana-mana, tak hanya mencakup citra parpol terkait, tetapi juga manajemen internal, kaderisasi, militansi, soliditas, dan tentu saja minat memilih yang kian terpuruk (lihat tabel).

Konsistensi parpol

Di satu sisi, korupsi dianggap paling berperan memerosotkan pamor PD dan PKS serta membuat publik secara gebyah uyah membuat penilaian negatif terhadap berbagai aspek parpol tersebut. Meski demikian, jika dirunut, hasil jajak pendapat terhadap PKS dan PD selama tiga tahun terakhir menunjukkan, sikap responden yang menegasi kedua parpol itu sangat dipengaruhi persepsi inkonsistensi PKS dan PD atas ideologi dan slogan yang disuarakan. Sebagaimana diketahui, jargon PKS adalah bersih dan antikorupsi. Lebih dari itu, PKS menawarkan sosok partai bernapaskan Islam yang sedianya sangat berkomitmen terhadap isu moral dan akhlak (sebagaimana peran PKS dalam pembentukan UU Antipornografi tahun 2008).

Sebagaimana Habermas (1987) katakan, korupsi dalam ranah publik (public sphere), yang diperhitungkan bukan semata substansi soal ”benar-salah”, melainkan lebih pada proses yang deliberatif. Dalam soal ini, di antaranya adalah ”kesepakatan” yang dibangun antara parpol dan publik melalui janji-janji dan slogan parpol.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X