Korban Tewas di KJRI Jeddah Bernama Marwah Binti Hasan

Kompas.com - 10/06/2013, 09:37 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Rusuh yang terjadi di Konsulat Jenderal RI Jeddah menewaskan seorang tenaga kerja perempuan berusia 55 tahun. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Tatang Budie Utama Razak mengatakan, korban bernama Marwah binti Hasan, asal Bangkalan, Jawa Timur.

"Asal dari Bangkalan, Jawa Timur. Kami bersama putrinya yang juga bekerja di sini," kata Tatang, seperti dikutip dari wawancara dengan Metro TV, Senin (10/6/2013) pagi.

Menurut Tatang, berdasarkan keterangan putrinya, Marwah masuk ke Arab Saudi sejak 2005 seusai melakukan ibadah umrah. Sejak itu, hingga saat ini ia tidak mengantongi dokumen apa pun. Rencananya, KJRI akan memfasilitasi pemulangan jenazah korban.

"Tetapi, belum punya kontak keluarga, dan antara nama dengan identitas yang ada masih harus dipastikan," ujar Tatang.


Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan Indonesia tewas dalam kebakaran yang dipicu aksi protes ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/6/2013). Para TKI itu mendatangi Konsulat untuk mengurus status imigrasi mereka, kata sebuah sumber Konsulat sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP, Senin.

Sekitar 8.000 TKI berkumpul di luar Konsulat itu. Mereka mencoba untuk mengurus berkas imigrasinya yang selama ini berstatus sebagai pekerja asing ilegal di negara itu dalam menghadapi batas waktu yang diberikan Kerajaan Saudi untuk memulihkan status mereka atau mereka harus meninggalkan Saudi.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

    Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

    Nasional
    BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

    BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

    Nasional
    Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

    Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

    Nasional
    Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

    Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

    Nasional
    Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

    Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

    Nasional
    Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

    Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

    Nasional
    Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

    Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

    Nasional
    Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

    Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

    Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

    Nasional
    Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

    Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

    Nasional
    Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

    Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

    Nasional
    Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

    Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

    Nasional
    Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

    Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

    Nasional
    Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

    Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

    Nasional
    Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

    Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X