Rusuh di KJRI Jeddah, Ini Sikap Posko Pemantau

Kompas.com - 10/06/2013, 09:25 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

JEDDAH, KOMPAS.com — Sejak diumumkan kebijakan amnesti bagi warga negara asing yang overstayer atau kabur dari majikan yang dimulai dari 11 Mei sampai 3 Juli 2013, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Korwil Arab Saudi dan Posko TKI terus menurunkan kader dan relawan untuk membantu para pekerja dan KBRI/KJRI. Menyusul kerusuhan di KJRI Jeddah, Minggu (9/6/2013), PDI-P Korwil Arab Saudi dan POSPERTKI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada warga negara indonesia di Arab Saudi khususnya yang saat ini sedang memanfaatkan amnesti bisa menahan diri dan bekerja sama antarpihak.
2. Menyayangkan aksi kerusuhan dan aksi bakar tersebut, hal ini dapat merugikan semua pihak baik warga maupun KJRI Jeddah yang dengan terpaksa untuk sementara menghentikan layanan.
3. Meminta kepada KJRI Jeddah untuk menindaklanjuti informasi para saksi dari WNI di tempat kejadian bahwa adanya korban yang meninggal dan terluka.
4. Sangat diperlukan penambahan tenaga di KJRI Jeddah karena jumlah petugas dan relawan yang ada saat ini tidak seimbang dengan jumlah WNI.
5. Fungsi penerbitan SPLP ternyata tidak sesuai yang diharapkan karena banyak yang masih ditolak oleh Imigrasi Jeddah. Penyebab penolakan tersebut dengan berbagai macam sebab.
6. Menyayangkan sikap pihak Imigrasi Jeddah yang "melemparkan ke sana kemari" para WNI.
7. Permintaan Imigrasi Jeddah agar bagi WNI yang ingin memanfaatkan amnesti perlu menunjukkan data paspor atau resident permit lama. Hal ini sulit dipenuhi karena mayoritas WNI yang kabur dari majikan maupun umrah overstayer tidak memiliki hal tersebut.
8. Meminta para menteri terkait dan Kepala BNP2TKI untuk turun ke Arab Saudi dan melobi Pemerintah Arab Saudi agar WNI diberikan kemudahan. Hal ini pun sangat disayangkan, sikap Pemerintah RI Pusat yang lambat bertindak.
9. Pemerintah RI perlu menyetujui agar KBRI/KJRI dapat menerbitkan paspor kepada WNI Overstay (WNIO) yang masih ingin bekerja, dengan bersyarat.
10. Mengusulkan kepada KJRI Jeddah bila ada penambahan tenaga agar membuka pos-pos pelayanan amnesti di kota-kota inti, seperti Mekkah, Madinah, Taif, Khamis Musaid, dan lain-lain. Hal ini demi memudahkan dan tidak difokuskan ke Jeddah semua.
11. Perlu disediakan tim medis dan tenda di luar KJRI Jeddah.
12. Perlunya dilibatkan pihak keamanan Indonesia baik itu intelijen maupun sejenisnya untuk mengantisipasi ulah para calo yang semakin merajalela.
13. Meminta kepada pihak keamanan baik dari KJRI maupun tentara Saudi untuk tidak bertindak kasar kepada WNI karena hal itu dapat menyulut emosi WNI.
14. Perlunya diadakan linephone dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI tentang langkah-langkah proses amnesti, baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Nasional
    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    Nasional
    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Nasional
    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Nasional
    Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

    Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

    Nasional
    Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

    Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

    Nasional
    Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

    Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

    Nasional
    Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

    Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

    Nasional
    Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

    Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

    Nasional
    Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

    Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

    Nasional
    Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

    Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

    Nasional
    Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

    Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

    Nasional
    Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

    Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

    Nasional
    KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

    KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X