Kompas.com - 08/06/2013, 16:16 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik di koalisi pemerintahan, terutama terkait sikap berbeda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi PKS harus segera diselesaikan. Pasalnya, polemik itu hanya akan merugikan rakyat.

"Drama ini tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Jadi masyarakat harus cerdas melihatnya," kata Hanta Yuda pengamat politik dari Pol-Tracking Institute saat diskusi di Jakarta, Sabtu (8/6/2013), menanggapi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh elit PKS.

Hanta mengatakan, melihat peristiwa di koalisi selama ini, polemik di Sekretariat Gabungan bakal terus terjadi hingga akhir pemerintahan di 2014. Presiden tidak ingin mengeluarkan PKS dari koalisi dan PKS tidak akan memutuskan keluar koalisi.

Kedua pihak, tambah Hanta, hanya saling menggertak agar salah satu pihak mengambil keputusan. "Tapi gertak dua macan ompong," kata dia.

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, sebagai anggota koalisi, PKS juga harus mau mendukung kebijakan pemerintah yang tidak populer. Di negara manapun, kenaikan harga BBM pasti tidak disukai rakyat.

Didi meyakini jika dilakukan survei saat ini, elektabilitas parpol pendukung kenaikan harga BBM pasti turun. Meski demikian, pihaknya tidak mempermasalahkan untuk kepentingan penyelamatan APBN dan pengalihan subsidi kepada rakyat miskin.

Didi juga berhadap agar PKS tidak hanya menjadikan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menaikkan citra partai. "Kepentingan rakyat ke depan tidak boleh dilihat dalam konteks kenaikan BBM saat ini. Isunya bagaimana mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih dibutuhkan seperti pembangunan infrastruktur. Sekarang uang terbakar hanya untuk BBM yang menguntungkan orang-orang tertentu," kata Didi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM Sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

    KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM Sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

    Nasional
    Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

    Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

    Nasional
    Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

    Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

    Nasional
    11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

    11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

    Nasional
    Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

    Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

    Nasional
    Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

    Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

    Nasional
    Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

    Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

    Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

    Nasional
    KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

    KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

    Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

    Nasional
    Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

    Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

    Nasional
    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Nasional
    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Nasional
    Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

    Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.