Kompas.com - 08/06/2013, 14:07 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika salah bersikap, hal ini dapat semakin merusak citra PKS.

"Penting bagi PKS berhati-hati. Jangan sampai manuver PKS justru menjadi bumerang bagi diri sendiri. Citra positif di publik tidak didapat, posisi tawar di kabinet tidak semakin menguat," kata Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, saat diskusi di Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Hanta menyinggung langkah para elite PKS yang sudah menyampaikan penolakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ke publik. Bahkan, penolakan tersebut sudah disebarluaskan melalui spanduk yang dipasang di jalan-jalan.

Namun, tambah Hanta, para politisi senior PKS yang menjabat menteri malah menyebut belum ada keputusan resmi PKS menolak kenaikan harga BBM. Penolakan kenaikan harga BBM disebut hanya sikap kader di DPP PKS.

"Sikap politiknya semakin abu-abu dibaca oleh publik. Apalagi kalau kemudian ada kompromi. Sekarang PKS pasang spanduk menolak, tiba-tiba ada kompromi PKS jadi tidak menolak. Itu semakin menyerang balik PKS. Mungkin ada friksi di PKS, ada kelompok yang ingin keluar pemerintahan, ada yang tetap bertahan," kata Hanta.

Hanta menambahkan, PKS harus segera mengambil sikap yang jelas dalam menyikapi koalisi. PKS diminta tidak melakukan politik dua kaki. Kejelasan sikap, kata dia, tentu tidak 100 persen akan menguntungkan atau merugikan PKS.

Kerugian jika keluar koalisi, tambah Hanta, PKS tidak lagi memiliki akses kekuasaan, terutama dari sisi ekonomi. Namun, katanya, tetap ada keuntungan politik bagi PKS jika keluar dari pemerintahan, yakni ruang bermanuver semakin luas.

"Tidak dianggap politik dua kaki lagi. Keuntungan lain, karakter simpatisan PKS kalau disurvei lebih banyak menginginkan berada di luar pemerintahan. Kalau elite PKS memilih keluar pemerintahan, justru sejalan dengan aspirasi simpatisannya. Maka akan perkuat soliditas PKS," pungkas Hanta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

    Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

    Nasional
    Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

    Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

    Nasional
    Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

    Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

    Nasional
    Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

    Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

    Nasional
    Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

    Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

    Nasional
    Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

    Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

    Nasional
    Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

    Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

    Nasional
    KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

    KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

    Nasional
    Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

    Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

    Nasional
    Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

    Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

    Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

    Nasional
    Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

    Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

    Nasional
    Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

    Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

    Nasional
    Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

    Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.