Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Berhitung, Golkar Tak Khawatir BLSM Untungkan Demokrat

Kompas.com - 08/06/2013, 12:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengaku tidak khawatir jika program bantuan langsung tunai sementara (BLSM) akan menguntungkan Partai Demokrat di Pemilu 2014. Pasalnya, Golkar sudah berhitung untung-rugi program BLSM.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Harry Azhar Aziz mengakui program BLSM memang memiliki resiko politik bagi Golkar. Pasalnya, kata dia, program bantuan langsung tunai (BLT) yang dikucurkan menjelang pemilu 2009 terbukti menguntungkan Demokrat. Saat kampanye, BLT diklaim program Demokrat hingga akhirnya memenangi pemilu.

"Memang penuh resiko. Tapi apakah BLSM akan dicitrakan rakyat milik Demokrat? Kita tidak yakin. Rakyat sudah cerdas," kata Harry saat diskusi di Jakarta, Sabtu (9/6/2013).

Harry mengatakan, pihaknya setuju BLSM lantaran rakyat memang membutuhkan bantuan uang tunai setelah harga-harga, khususnya pangan, akan naik ketika harga BBM bersubsidi naik akibat melonjaknya inflasi. Sebanyak 70 persen pengeluaran orang miskin untuk pangan.

Alasan setuju BLSM lainnya, tambah dia, lantaran uang tunai hanya dikucurkan dalam kurun waktu 5 bulan atau sampai November 2013. Sementara pemilu legislatif baru digelar April 2014 dan pemilu presiden pada Juli 2014 . "Jadi masih lama," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR itu menambahkan, BLSM nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau di bawah Kementerian Sosial. Meski Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, pihaknya juga tidak khawatir BLSM akan diklaim program PKS. Pasalnya, PKS sudah menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM.

"Nanti rakyat akan bilang PKS kan menolak harga BBM naik. Jadi kami tidak khawatir. Dengan pertimbangan itu kita setuju BLSM. Maunya Golkar model BLSM permanen. Negara harus menangani orang miskin tanpa ada kenaikan harga BBM," kata Harry.

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin membantah bahwa BLSM akan digunakan untuk pencitraan Demokrat. Menurut dia, rakyat misin memang membutuhkan bantuan langsung ketika harga-harga naik. Adapun terkait kemenangan di Pemilu 2009, kata dia, akibat kerja keras seluruh kader Demokrat.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com