Sudah Berhitung, Golkar Tak Khawatir BLSM Untungkan Demokrat

Kompas.com - 08/06/2013, 12:16 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengaku tidak khawatir jika program bantuan langsung tunai sementara (BLSM) akan menguntungkan Partai Demokrat di Pemilu 2014. Pasalnya, Golkar sudah berhitung untung-rugi program BLSM.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Harry Azhar Aziz mengakui program BLSM memang memiliki resiko politik bagi Golkar. Pasalnya, kata dia, program bantuan langsung tunai (BLT) yang dikucurkan menjelang pemilu 2009 terbukti menguntungkan Demokrat. Saat kampanye, BLT diklaim program Demokrat hingga akhirnya memenangi pemilu.

"Memang penuh resiko. Tapi apakah BLSM akan dicitrakan rakyat milik Demokrat? Kita tidak yakin. Rakyat sudah cerdas," kata Harry saat diskusi di Jakarta, Sabtu (9/6/2013).

Harry mengatakan, pihaknya setuju BLSM lantaran rakyat memang membutuhkan bantuan uang tunai setelah harga-harga, khususnya pangan, akan naik ketika harga BBM bersubsidi naik akibat melonjaknya inflasi. Sebanyak 70 persen pengeluaran orang miskin untuk pangan.

Alasan setuju BLSM lainnya, tambah dia, lantaran uang tunai hanya dikucurkan dalam kurun waktu 5 bulan atau sampai November 2013. Sementara pemilu legislatif baru digelar April 2014 dan pemilu presiden pada Juli 2014 . "Jadi masih lama," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR itu menambahkan, BLSM nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau di bawah Kementerian Sosial. Meski Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, pihaknya juga tidak khawatir BLSM akan diklaim program PKS. Pasalnya, PKS sudah menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM.

"Nanti rakyat akan bilang PKS kan menolak harga BBM naik. Jadi kami tidak khawatir. Dengan pertimbangan itu kita setuju BLSM. Maunya Golkar model BLSM permanen. Negara harus menangani orang miskin tanpa ada kenaikan harga BBM," kata Harry.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin membantah bahwa BLSM akan digunakan untuk pencitraan Demokrat. Menurut dia, rakyat misin memang membutuhkan bantuan langsung ketika harga-harga naik. Adapun terkait kemenangan di Pemilu 2009, kata dia, akibat kerja keras seluruh kader Demokrat.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Nasional
    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    Nasional
    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Nasional
    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Nasional
    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Nasional
    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Nasional
    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Nasional
    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Nasional
    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Nasional
    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Nasional
    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Nasional
    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Nasional
    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X