Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Berhitung, Golkar Tak Khawatir BLSM Untungkan Demokrat

Kompas.com - 08/06/2013, 12:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengaku tidak khawatir jika program bantuan langsung tunai sementara (BLSM) akan menguntungkan Partai Demokrat di Pemilu 2014. Pasalnya, Golkar sudah berhitung untung-rugi program BLSM.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Harry Azhar Aziz mengakui program BLSM memang memiliki resiko politik bagi Golkar. Pasalnya, kata dia, program bantuan langsung tunai (BLT) yang dikucurkan menjelang pemilu 2009 terbukti menguntungkan Demokrat. Saat kampanye, BLT diklaim program Demokrat hingga akhirnya memenangi pemilu.

"Memang penuh resiko. Tapi apakah BLSM akan dicitrakan rakyat milik Demokrat? Kita tidak yakin. Rakyat sudah cerdas," kata Harry saat diskusi di Jakarta, Sabtu (9/6/2013).

Harry mengatakan, pihaknya setuju BLSM lantaran rakyat memang membutuhkan bantuan uang tunai setelah harga-harga, khususnya pangan, akan naik ketika harga BBM bersubsidi naik akibat melonjaknya inflasi. Sebanyak 70 persen pengeluaran orang miskin untuk pangan.

Alasan setuju BLSM lainnya, tambah dia, lantaran uang tunai hanya dikucurkan dalam kurun waktu 5 bulan atau sampai November 2013. Sementara pemilu legislatif baru digelar April 2014 dan pemilu presiden pada Juli 2014 . "Jadi masih lama," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR itu menambahkan, BLSM nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau di bawah Kementerian Sosial. Meski Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, pihaknya juga tidak khawatir BLSM akan diklaim program PKS. Pasalnya, PKS sudah menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM.

"Nanti rakyat akan bilang PKS kan menolak harga BBM naik. Jadi kami tidak khawatir. Dengan pertimbangan itu kita setuju BLSM. Maunya Golkar model BLSM permanen. Negara harus menangani orang miskin tanpa ada kenaikan harga BBM," kata Harry.

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin membantah bahwa BLSM akan digunakan untuk pencitraan Demokrat. Menurut dia, rakyat misin memang membutuhkan bantuan langsung ketika harga-harga naik. Adapun terkait kemenangan di Pemilu 2009, kata dia, akibat kerja keras seluruh kader Demokrat.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

    Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    Nasional
    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Nasional
    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Nasional
    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

    Nasional
    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    Nasional
    'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    "Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    Nasional
    Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

    Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

    Nasional
    Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

    Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

    Nasional
    PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

    PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

    Nasional
    Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

    Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

    Nasional
    Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

    Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com