Kompas.com - 08/06/2013, 10:53 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) diyakini tidak akan pecah hingga berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2014 jika melihat peristiwa politik di koalisi selama ini. Pemerintah dinilai tetap membutuhkan semua partai politik koalisi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Perahu Setgab sudah retak dari dulu. Tapi saya yakin tidak akan pecah sampai akhir jabatan," kata Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, saat diskusi Sindo Radio "Perahu Retak Setgab" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Hanta mengatakan, perbedaan sikap PKS terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini hampir sama dengan drama di koalisi sebelumnya, seperti bail out Bank Century, hak angket pajak, hingga rencana kenaikan harga BBM tahun 2012. Semua drama politik itu tidak juga membuat perahu Setgab pecah.

Hanta menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin mengeluarkan PKS dari koalisi lantaran masih dibutuhkan untuk mengimbangi manuver Partai Golkar, khususnya di DPR. Saat ini, total kekuatan enam parpol koalisi pemerintah di DPR sekitar 75 persen.

Jika PKS keluar dari koalisi, total kekuatan koalisi di DPR masih mayoritas, yakni sekitar 65 persen atau 366 kursi. Hanya saja, kata Hanta, Partai Golkar bakal menjadi kunci lantaran memiliki 106 kursi atau sekitar 20 persen kursi. "Kalau PKS keluar, Golkar akan jadi penentu di koalisi (jika Golkar keluar, tinggal 45 persen di DPR). Jadi pemerintah butuh PKS," katanya.

Dikatakan Hanta, jika keputusan resmi PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah soal BBM, bisa saja Presiden memberikan sanksi kepada PKS. Pasalnya, sudah ada pengalaman Presiden mengurangi kursi PKS di kabinet, dari empat menteri menjadi tiga menteri.

"Tapi kalau keluarkan PKS, saya ragu. Mungkin sampai 2014 begini saja ceritanya," pungkas Hanta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, para elite PKS menyebut menolak rencana kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Penolakan itu juga terlihat dari spanduk-spanduk yang dipasang PKS di jalan-jalan Jakarta.

Namun, menteri-menteri asal PKS menyebut tidak ada keputusan resmi partai menolak kenaikan harga BBM. Sikap yang muncul di publik hanya merupakan sikap DPP PKS. Adapun sikap resmi partai berasal dari Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Nasional
    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Nasional
    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    Nasional
    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    Nasional
    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Nasional
    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.