Presiden SBY Butuh PKS, Setgab Tak Pecah

Kompas.com - 08/06/2013, 10:53 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) diyakini tidak akan pecah hingga berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2014 jika melihat peristiwa politik di koalisi selama ini. Pemerintah dinilai tetap membutuhkan semua partai politik koalisi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Perahu Setgab sudah retak dari dulu. Tapi saya yakin tidak akan pecah sampai akhir jabatan," kata Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, saat diskusi Sindo Radio "Perahu Retak Setgab" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Hanta mengatakan, perbedaan sikap PKS terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini hampir sama dengan drama di koalisi sebelumnya, seperti bail out Bank Century, hak angket pajak, hingga rencana kenaikan harga BBM tahun 2012. Semua drama politik itu tidak juga membuat perahu Setgab pecah.

Hanta menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin mengeluarkan PKS dari koalisi lantaran masih dibutuhkan untuk mengimbangi manuver Partai Golkar, khususnya di DPR. Saat ini, total kekuatan enam parpol koalisi pemerintah di DPR sekitar 75 persen.

Jika PKS keluar dari koalisi, total kekuatan koalisi di DPR masih mayoritas, yakni sekitar 65 persen atau 366 kursi. Hanya saja, kata Hanta, Partai Golkar bakal menjadi kunci lantaran memiliki 106 kursi atau sekitar 20 persen kursi. "Kalau PKS keluar, Golkar akan jadi penentu di koalisi (jika Golkar keluar, tinggal 45 persen di DPR). Jadi pemerintah butuh PKS," katanya.

Dikatakan Hanta, jika keputusan resmi PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah soal BBM, bisa saja Presiden memberikan sanksi kepada PKS. Pasalnya, sudah ada pengalaman Presiden mengurangi kursi PKS di kabinet, dari empat menteri menjadi tiga menteri.

"Tapi kalau keluarkan PKS, saya ragu. Mungkin sampai 2014 begini saja ceritanya," pungkas Hanta.

Seperti diberitakan, para elite PKS menyebut menolak rencana kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Penolakan itu juga terlihat dari spanduk-spanduk yang dipasang PKS di jalan-jalan Jakarta.

Namun, menteri-menteri asal PKS menyebut tidak ada keputusan resmi partai menolak kenaikan harga BBM. Sikap yang muncul di publik hanya merupakan sikap DPP PKS. Adapun sikap resmi partai berasal dari Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP).

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

    Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

    Nasional
    Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

    Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

    Nasional
    Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

    Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

    Nasional
    Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

    Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

    Nasional
    Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

    Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

    Nasional
    Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

    Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

    Nasional
    KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

    KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

    Nasional
    Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

    Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

    Nasional
    Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

    Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

    Nasional
    KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

    KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

    Nasional
    Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

    Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

    Nasional
    Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

    Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

    Nasional
    Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

    Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

    Nasional
    Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

    Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

    Nasional
    Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

    Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X