Presiden SBY Butuh PKS, Setgab Tak Pecah

Kompas.com - 08/06/2013, 10:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) diyakini tidak akan pecah hingga berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2014 jika melihat peristiwa politik di koalisi selama ini. Pemerintah dinilai tetap membutuhkan semua partai politik koalisi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Perahu Setgab sudah retak dari dulu. Tapi saya yakin tidak akan pecah sampai akhir jabatan," kata Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, saat diskusi Sindo Radio "Perahu Retak Setgab" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Hanta mengatakan, perbedaan sikap PKS terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini hampir sama dengan drama di koalisi sebelumnya, seperti bail out Bank Century, hak angket pajak, hingga rencana kenaikan harga BBM tahun 2012. Semua drama politik itu tidak juga membuat perahu Setgab pecah.

Hanta menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin mengeluarkan PKS dari koalisi lantaran masih dibutuhkan untuk mengimbangi manuver Partai Golkar, khususnya di DPR. Saat ini, total kekuatan enam parpol koalisi pemerintah di DPR sekitar 75 persen.

Jika PKS keluar dari koalisi, total kekuatan koalisi di DPR masih mayoritas, yakni sekitar 65 persen atau 366 kursi. Hanya saja, kata Hanta, Partai Golkar bakal menjadi kunci lantaran memiliki 106 kursi atau sekitar 20 persen kursi. "Kalau PKS keluar, Golkar akan jadi penentu di koalisi (jika Golkar keluar, tinggal 45 persen di DPR). Jadi pemerintah butuh PKS," katanya.

Dikatakan Hanta, jika keputusan resmi PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah soal BBM, bisa saja Presiden memberikan sanksi kepada PKS. Pasalnya, sudah ada pengalaman Presiden mengurangi kursi PKS di kabinet, dari empat menteri menjadi tiga menteri.

"Tapi kalau keluarkan PKS, saya ragu. Mungkin sampai 2014 begini saja ceritanya," pungkas Hanta.

Seperti diberitakan, para elite PKS menyebut menolak rencana kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Penolakan itu juga terlihat dari spanduk-spanduk yang dipasang PKS di jalan-jalan Jakarta.

Namun, menteri-menteri asal PKS menyebut tidak ada keputusan resmi partai menolak kenaikan harga BBM. Sikap yang muncul di publik hanya merupakan sikap DPP PKS. Adapun sikap resmi partai berasal dari Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP).



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHindra

    Terkini Lainnya

    Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

    Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

    Nasional
    LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

    LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

    Nasional
    Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

    Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

    Nasional
    Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

    Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

    Nasional
    Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

    Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

    Nasional
    Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

    Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

    Nasional
    Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

    Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

    Nasional
    Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

    Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

    Nasional
    Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

    Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

    Nasional
    Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

    Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

    Nasional
    Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

    Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

    Nasional
    Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

    Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

    Nasional
    TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

    TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

    Nasional
    Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

    Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

    Nasional
    Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

    Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

    Nasional

    Close Ads X