Presiden SBY Butuh PKS, Setgab Tak Pecah

Kompas.com - 08/06/2013, 10:53 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) diyakini tidak akan pecah hingga berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2014 jika melihat peristiwa politik di koalisi selama ini. Pemerintah dinilai tetap membutuhkan semua partai politik koalisi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Perahu Setgab sudah retak dari dulu. Tapi saya yakin tidak akan pecah sampai akhir jabatan," kata Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, saat diskusi Sindo Radio "Perahu Retak Setgab" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Hanta mengatakan, perbedaan sikap PKS terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini hampir sama dengan drama di koalisi sebelumnya, seperti bail out Bank Century, hak angket pajak, hingga rencana kenaikan harga BBM tahun 2012. Semua drama politik itu tidak juga membuat perahu Setgab pecah.

Hanta menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin mengeluarkan PKS dari koalisi lantaran masih dibutuhkan untuk mengimbangi manuver Partai Golkar, khususnya di DPR. Saat ini, total kekuatan enam parpol koalisi pemerintah di DPR sekitar 75 persen.

Jika PKS keluar dari koalisi, total kekuatan koalisi di DPR masih mayoritas, yakni sekitar 65 persen atau 366 kursi. Hanya saja, kata Hanta, Partai Golkar bakal menjadi kunci lantaran memiliki 106 kursi atau sekitar 20 persen kursi. "Kalau PKS keluar, Golkar akan jadi penentu di koalisi (jika Golkar keluar, tinggal 45 persen di DPR). Jadi pemerintah butuh PKS," katanya.

Dikatakan Hanta, jika keputusan resmi PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah soal BBM, bisa saja Presiden memberikan sanksi kepada PKS. Pasalnya, sudah ada pengalaman Presiden mengurangi kursi PKS di kabinet, dari empat menteri menjadi tiga menteri.

"Tapi kalau keluarkan PKS, saya ragu. Mungkin sampai 2014 begini saja ceritanya," pungkas Hanta.

Seperti diberitakan, para elite PKS menyebut menolak rencana kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Penolakan itu juga terlihat dari spanduk-spanduk yang dipasang PKS di jalan-jalan Jakarta.

Namun, menteri-menteri asal PKS menyebut tidak ada keputusan resmi partai menolak kenaikan harga BBM. Sikap yang muncul di publik hanya merupakan sikap DPP PKS. Adapun sikap resmi partai berasal dari Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP).

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

    Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

    Nasional
    UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

    Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

    Nasional
    Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

    Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

    Nasional
    Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

    Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

    Nasional
    Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

    Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

    Nasional
    Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

    Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

    Nasional
    Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

    Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

    Nasional
    Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

    Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

    Nasional
    KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

    KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

    Nasional
    Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

    Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

    Nasional
    Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

    Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

    Nasional
    KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

    KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

    Nasional
    Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

    Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

    Nasional
    ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

    ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X