Kompas.com - 08/06/2013, 06:21 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakhadiran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung Pemerintah yang membahas agenda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Selasa (4/6/2013), berbuntut panjang. Beragam lontaran dari sesama partai koalisi bermunculan, termasuk desakan agar PKS keluar atau dikeluarkan dari koalisi.

"(Tapi) Setgab lebih cenderung serahkan sikap PKS pada Presiden. Karena penandatangan kontrak koalisi (adalah) antara presiden dengan PKS," kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari, di di Sekretariat Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013) malam. Menurut dia, koalisi yang ada pada saat ini merupakan koalisi yang didasari pada kontrak politik antara partai politik dengan Presiden SBY.

Dengan asumsi itu, Hajriyanto berpendapat hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah PKS bakal tetap ada di koalisi atau tidak. Seperti diketahui, desakan kepada Presiden untuk mengeluarkan PKS dari koalisi cukup kuat, terutama dari Partai Demokrat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meminta PKS tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat. "Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," katanya, seusai menghadiri rapat Setgab di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.

Hajriyanto mengatakan, dalam rapat Setgab kemarin telah diambil sejumlah keputusan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Meski demikian, kompensasi yang ditawarkan itu sifatnya masih usul.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud Sebut Ada Pihak yang Berupaya Menghambat Kasus Satelit di Kemenhan Dibuka Jelas

    Mahfud Sebut Ada Pihak yang Berupaya Menghambat Kasus Satelit di Kemenhan Dibuka Jelas

    Nasional
    PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

    PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

    Nasional
    Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

    Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

    Nasional
    Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

    Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

    Nasional
    Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

    Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

    Nasional
    Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

    Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

    Nasional
    Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

    Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

    Nasional
    Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

    Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

    Nasional
    BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

    BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

    Nasional
    Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

    Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

    Nasional
    UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

    UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

    UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

    UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

    Nasional
    Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

    Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.