Golkar: Soal PKS, Serahkan ke Presiden

Kompas.com - 08/06/2013, 06:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakhadiran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung Pemerintah yang membahas agenda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Selasa (4/6/2013), berbuntut panjang. Beragam lontaran dari sesama partai koalisi bermunculan, termasuk desakan agar PKS keluar atau dikeluarkan dari koalisi.

"(Tapi) Setgab lebih cenderung serahkan sikap PKS pada Presiden. Karena penandatangan kontrak koalisi (adalah) antara presiden dengan PKS," kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari, di di Sekretariat Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013) malam. Menurut dia, koalisi yang ada pada saat ini merupakan koalisi yang didasari pada kontrak politik antara partai politik dengan Presiden SBY.

Dengan asumsi itu, Hajriyanto berpendapat hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah PKS bakal tetap ada di koalisi atau tidak. Seperti diketahui, desakan kepada Presiden untuk mengeluarkan PKS dari koalisi cukup kuat, terutama dari Partai Demokrat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meminta PKS tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat. "Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," katanya, seusai menghadiri rapat Setgab di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.


Hajriyanto mengatakan, dalam rapat Setgab kemarin telah diambil sejumlah keputusan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Meski demikian, kompensasi yang ditawarkan itu sifatnya masih usul.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorPalupi Annisa Auliani
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Terkini Lainnya

    Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

    Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

    Nasional
    Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

    Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

    Nasional
    Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

    Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

    Nasional
    Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

    Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

    Nasional
    Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

    Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

    Nasional
    Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

    Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

    Nasional
    Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

    Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

    Nasional
    Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

    Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

    Nasional
    [POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

    [POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

    Nasional
    Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

    Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

    MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

    Nasional
    Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

    Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

    Nasional
    Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

    Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

    Nasional
    Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

    Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

    Nasional
    Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

    Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

    Nasional
    Close Ads X