"Tak Ada Perintah PKS Pasang Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM"

Kompas.com - 08/06/2013, 06:11 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, tidak ada perintah resmi dari partai untuk melakukan sosialisasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk lewat spanduk. Bahkan belum ada rapat pengambilan keputusan yang menolak kenaikan harga BBM.

"Di partai tidak memerintahkan pasang spanduk-spanduk itu," kata politisi senior PKS, Salim Segaf Al Jufri, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam, ketika dimintai tanggapan pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, banyak spanduk penolakan kenaikan harga BBM terpasang di berbagai jalan di Jakarta, dengan sebagian di antaranya jelas mencantumkan identitas terkait dengan PKS.

Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan "BBM naik harga, rakyat menderita. Tolak sekarang juga". Dalam spanduk tersebut tertera lambang PKS beserta nomor urut peserta pemilu, yakni tiga. Sebagian spanduk bahkan memasang wajah para politisi PKS.

Salim mengatakan, keputusan resmi partai diambil oleh Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP). Hingga saat ini, kata dia, DPTP belum melakukan pertemuan, apalagi membahas masalah kenaikan harga BBM. Keputusan rapat DPTP sebelumnya, imbuh dia, tidak ada sikap PKS keluar dari koalisi ataupun menolak kenaikan harga BBM.

"Di partai itu ada DPTP. Jadi itu yang memutuskan. DPTP itu tidak memutuskan atau memerintahkan memasang spanduk-spanduk. Oleh karena itu, yang terjadi itu bukan dari DPTP, itu pendapat beberapa orang di DPP PKS," ucap Salim. Namun, dia pun membantah ada perbedaan pendapat di internal partainya. "Sebenarnya di PKS satu pendapat. Kalau di PKS itu ya DPTP saja. Oleh karena itu, mungkin akan dibahas oleh Majelis Syuro dalam waktu dekat," tepis dia.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya. Para petinggi PKS dalam beragam kesempatan berbeda menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Nasional
    Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

    Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

    Nasional
    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

    Nasional
    Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

    Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

    Nasional
    Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

    Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

    Nasional
    Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

    Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

    Nasional
    UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

    UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

    Nasional
    Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

    Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

    Nasional
    Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

    Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

    Nasional
    Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

    Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

    Nasional
    UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

    UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

    Nasional
    UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

    UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

    Nasional
    Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

    Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

    Nasional
    UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

    UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.