DKI Akan Lelang Terbuka PRJ 2014
”Sebelum menentukan penyelenggara, kami akan mematangkan konsep acara dahulu. Konsep kerakyatannya seperti apa, bagaimana sistem tiketnya, lokasi pameran di mana, dan prinsipnya acara ini harus menjadi pesta rakyat Jakarta yang disingkat PRJ. Rakyat harus ikut gembira dan bisa mengakses ke lokasi tersebut,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat (7/6).
Agenda tahunan menjelang peringatan HUT DKI ini menurut Jokowi bukan ajang untuk mencari keuntungan finansial semata. Ajang itu juga menjadi promosi budaya, kerajinan, dan produk kreatif serta membuka akses pelaku usaha kecil. Makanya tiket tidak boleh mahal, jika mahal akan membebani warga.
Menurut Jokowi, PRJ seharusnya didominasi pelaku UKM yang selama ini kesulitan mengakses agenda tahunan itu. Konsep seperti ini yang pernah dijalankan sebelumnya menjelang HUT DKI Jakarta. ”Pesta rakyat harus bisa dinikmati oleh rakyat banyak,” kata Jokowi.
Pada awalnya, PRJ digelar di Monumen Nasional dengan konsep pesta rakyat menjelang peringatan HUT DKI yang jatuh setiap tanggal 22 Juni. Sejak tahun 1992, penyelenggaraan PRJ digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan penyelenggara berganti-ganti.
Jokowi menilai, penyelenggaraan PRJ belakangan semakin jauh dari konsep pesta rakyat. ”Terlalu banyak pengusaha besar di sana,” kata Jokowi.
Namun, PRJ yang sekarang ini sudah berjalan bisa diteruskan sebagai pameran dagang, bukan sebagai pesta rakyat Jakarta. Pameran dagang bukan menjadi agenda resmi Pemprov DKI dalam menyambut hari jadi setiap tahun.
Sejalan dengan gagasan Jokowi, menurut anggota Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD DKI Jakarta, Thamrin, sebaiknya penyelenggara PRJ dilelang secara terbuka.
Sebelum lelang, perlu ada juga peraturan daerah (perda) mengenai penyelenggaraan PRJ dengan format baru.
”Sebaiknya perda tentang perubahan format dan penyelenggara. Intinya, acara nanti lebih menguntungkan bagi DKI Jakarta,” katanya.
Thamrin mengatakan, perubahan penyelenggara sangat memungkinkan sejauh siap dengan dasar hukumnya. Bukan hanya itu, Pemprov DKI perlu menghitung saham yang saat ini ditanam di PRJ. Selanjutnya, menarik kepemilikan saham dan menggelar tender terbuka.
Menurut Thamrin, penyelenggaraan PRJ selama ini belum menguntungkan secara ekonomi dan nonekonomi. Karena itu, penyelenggaraan perlu dievaluasi dengan mengutamakan muatan lokal.
Menanggapi sorotan itu, Ralph Scheunemann, Direktur Pemasaran Jakarta Fair, mengatakan, tahun ini panitia penyelenggara menyediakan 45 persen tempat untuk UKM dari 130.000 meter persegi area Jakarta Fair.
Penyelenggara, kata Ralph, berusaha mengakomodasi kepentingan pengusaha kecil, menengah, dan besar agar semua dapat menikmati acara. ”Kalau tidak ada peserta kelas menengah atas, yang rugi UKM juga,” katanya.
Ralph menjelaskan mengenai harga sewa stan di Jakarta Fair. Penyelenggara mematok harga sewa stan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per meter persegi untuk 32 hari pameran PRJ. Harga itu lebih murah dibanding acara pameran lain yang digelar kurang dari 32 hari.
Walaupun demikian, Ketua Forum Usaha Kecil Menengah DKI Jakarta Achmad Bunhani Isbandi merasa harga sewa stan di Jakarta Fair masih terlalu mahal. ”Mereka yang ikut ke sana paling banyak didampingi pembinanya. Jika tampil sendiri berat,” kata Isbandi.
Warga juga menyoroti soal masalah tiket. Buyung (73), warga Matraman, Jakarta Timur, meminta pengelola memberi kemudahan bagi para warga lanjut usia (lansia). Sejak tahun 2011, pintu loket warga lansia dipisahkan dengan loket pengunjung umum. Namun, hal itu malah menyulitkan.
”Loket untuk lansia terpisah sejauh 300 meter dari pintu loket umum. Kami sekeluarga terpaksa masuk melalui pintu umum sehingga kami harus membayar penuh. Padahal, seharusnya gratis,” tulis Buyung dalam suratnya ke Redaksi Kompas.
Terpopuler
Now Trending
