Kebocoran Program Rahasia Memicu Debat

Kompas.com - 08/06/2013, 02:38 WIB
Editor

WASHINGTON DC, KAMIS - Debat soal hak privasi warga dan kewajiban negara untuk melindungi warganya dari aksi terorisme memanas di AS, Kamis (6/6), setelah dua program rahasia Pemerintah AS untuk memantau panggilan telepon dan penggunaan internet bocor ke masyarakat luas.

Mendapat tekanan yang begitu hebat dari publik, Direktur Intelijen Nasional AS James Clapper akhirnya membuka sebagian detail program rahasia itu, Kamis malam waktu AS. Namun, ia mengingatkan, pembocoran program rahasia itu membahayakan keamanan nasional AS.

Kehebohan baru di AS ini terjadi setelah surat kabar Inggris, The Guardian, Rabu, mengungkapkan dokumen rahasia sebuah pengadilan di AS. Pengadilan Pengawasan Intelijen Luar Negeri itu memerintahkan perusahaan telekomunikasi Verizon untuk menyerahkan data panggilan telepon para pelanggannya.

Sehari kemudian, The Guardian dan harian The Washington Post melaporkan bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA) dan Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah mengakses server sembilan perusahaan besar internet di AS. Program bernama sandi PRISM itu dikabarkan telah mengakses server Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple, PalTalk, AOL, Skype, dan YouTube.


Pada hari yang sama, harian The Wall Street Journal memuat laporan lain, yang isinya mengindikasikan sasaran perintah pengadilan AS itu bukan hanya Verizon, melainkan juga perusahaan telekomunikasi AT&T Inc dan Sprint Nextel Corp. Selain itu, NSA juga memiliki rekaman catatan transaksi kartu kredit.

Para pembela hak-hak sipil di AS langsung bereaksi keras atas pengungkapan itu. ”Pengungkapan ini mengingatkan bahwa Kongres telah memberi kekuasaan terlalu besar kepada pihak eksekutif untuk melanggar privasi individual, dan bahwa perangkat pelindung hak-hak sipil yang ada saat ini sangat tidak cukup,” ujar Jameel Jaffer, Deputi Direktur Legal Serikat Hak-hak Sipil Amerika (ACLU).

Sebaliknya, Clapper dan beberapa tokoh komite intelijen Kongres menegaskan, program itu dibutuhkan untuk mendeteksi ancaman teroris terhadap AS. Clapper menambahkan, program itu legal, dijalankan di bawah pengawasan pengadilan dan Kongres, serta dilakukan dalam cakupan terbatas.

Pejabat tertinggi intelijen AS itu juga menyatakan, kebocoran dokumen rahasia itu telah membahayakan keamanan nasional. Menurut dia, perilaku musuh- musuh AS akan berubah dan sulit dideteksi lagi.(AP/AFP/Reuters/DHF)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X