Kompas.com - 07/06/2013, 20:42 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera, Salim Segaf Al Jufrie mengatakan, hingga saat ini tidak ada keputusan resmi partai yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Salim, penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi hanya merupakan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan individu kader.

Menurut Salim, Majelis Syuro belum mengambil keputusan terkait kebijakan BBM ataupun keberadaan PKS di koalisi pemerintahan, begitu pula Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) yang merupakan forum tertinggi partai.

"Kalau keputusannya di Majelis Syuro belum ada. Di DPTP sampai sekarang belum berkumpul. Kalau yang didengar-dengar, itu sikap DPP atau sebagian kader saja. Jadi kalau muncul dari DPTP, itu yang benar," kata Salim di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam.

Salim menambahkan, dalam pertemuan DPTP terakhir, tidak ada keputusan menolak kenaikan harga BBM ataupun keluar koalisi pemerintahan. Pekan depan, kata dia, memang akan ada pertemuan Majelis Syuro yang kemungkinan akan membahas masalah BBM.

Dikatakan Salim, sebagai Menteri Sosial, ia memastikan akan terus melakukan sosialisasi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat. Apalagi, kata dia, program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) telah disetujui sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, maka sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Para petinggi PKS sudah menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan. Bahkan, telah dipasang spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM, di jalan-jalan di Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan "BBM naik harga rakyat menderita. Tolak sekarang juga." Di spanduk itu juga terdapat lambang PKS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

    Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

    Nasional
    Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

    Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

    Nasional
    Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

    Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

    Nasional
    Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

    Nasional
    Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

    Nasional
    3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

    3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

    Nasional
    Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

    Nasional
    Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

    Nasional
    Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

    Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

    Nasional
    Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

    Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

    Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.