KPU Wajibkan Caleg Laporkan Dana Kampanye

Kompas.com - 07/06/2013, 19:42 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan agar setiap caleg yang akan bertarung saat Pemilu 2014 melaporkan pengeluaran dana kampanyenya. Kewajiban itu nantinya akan diatur di dalam peraturan KPU terkait dana kampanye. Saat ini, peraturan itu tengah digodok oleh KPU.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, laporan dana kampanye caleg tersebut dilampirkan bersamaan dengan laporan dana kampanye parpol yang diserahkan ke KPU. "Kami pun akan mengatur bahwa laporan parpol juga harus memuat laporan pengeluaran dari masing-masing calonnya (caleg)," kata Hadar di Badan Pengawas Pemilu, Jumat (7/6/2013).

KPU, kata Hadar, khawatir adanya kemungkinan penggunaan dana kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas. Terlebih, saat ini sistem pemilu yang diterapkan adalah proporsional terbuka. Sistem ini membuat setiap caleg bertarung bebas untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan caleg lain.

"Kita tidak mungkin hanya mengacu sistem yang hanya mengandalkan laporan dana kampanye dari parpolnya saja. Ada sebagian nanti yang (sumber dananya) gelap dan dari situ justru pelaporannya banyak," ucapnya.

Meski mewajibkan, Hadar mengatakan, KPU tidak akan memberikan sanksi apa pun kepada caleg yang tidak melampirkan laporan pengeluaran dana kampanye. "Wajib, tapi sanksi tidak ada. Kami hanya akan mengumumkan nama-nama caleg yang tidak menyerahkan laporan ke publik. Biar publik yang menilainya nanti," kata Hadar.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

    LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

    Nasional
    UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

    UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

    Nasional
    Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

    Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

    Nasional
    Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

    Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

    Nasional
    Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

    Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

    Nasional
    Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

    Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

    Nasional
    Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

    Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

    Nasional
    Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

    Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

    Nasional
    KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

    KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

    Nasional
    'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

    "New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

    Nasional
    Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

    Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

    Nasional
    Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

    Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

    Nasional
    Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

    Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

    Nasional
    Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

    Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

    Nasional
    Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

    Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X