KPU Wajibkan Caleg Laporkan Dana Kampanye

Kompas.com - 07/06/2013, 19:42 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan agar setiap caleg yang akan bertarung saat Pemilu 2014 melaporkan pengeluaran dana kampanyenya. Kewajiban itu nantinya akan diatur di dalam peraturan KPU terkait dana kampanye. Saat ini, peraturan itu tengah digodok oleh KPU.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, laporan dana kampanye caleg tersebut dilampirkan bersamaan dengan laporan dana kampanye parpol yang diserahkan ke KPU. "Kami pun akan mengatur bahwa laporan parpol juga harus memuat laporan pengeluaran dari masing-masing calonnya (caleg)," kata Hadar di Badan Pengawas Pemilu, Jumat (7/6/2013).

KPU, kata Hadar, khawatir adanya kemungkinan penggunaan dana kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas. Terlebih, saat ini sistem pemilu yang diterapkan adalah proporsional terbuka. Sistem ini membuat setiap caleg bertarung bebas untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan caleg lain.

"Kita tidak mungkin hanya mengacu sistem yang hanya mengandalkan laporan dana kampanye dari parpolnya saja. Ada sebagian nanti yang (sumber dananya) gelap dan dari situ justru pelaporannya banyak," ucapnya.

Meski mewajibkan, Hadar mengatakan, KPU tidak akan memberikan sanksi apa pun kepada caleg yang tidak melampirkan laporan pengeluaran dana kampanye. "Wajib, tapi sanksi tidak ada. Kami hanya akan mengumumkan nama-nama caleg yang tidak menyerahkan laporan ke publik. Biar publik yang menilainya nanti," kata Hadar.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

    Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

    Nasional
    Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

    Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

    Nasional
    Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

    Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

    Nasional
    Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

    Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

    Nasional
    Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

    Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

    Nasional
    Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

    Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

    Nasional
    Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

    Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

    Nasional
    Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

    Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

    Nasional
    Calon Hakim Agung Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

    Calon Hakim Agung Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

    Nasional
    Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

    Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

    Nasional
    Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

    Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

    BrandzView
    Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

    Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

    Nasional
    Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

    Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

    Nasional
    Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

    Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

    Nasional
    Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

    Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X