Kompas.com - 07/06/2013, 19:42 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan agar setiap caleg yang akan bertarung saat Pemilu 2014 melaporkan pengeluaran dana kampanyenya. Kewajiban itu nantinya akan diatur di dalam peraturan KPU terkait dana kampanye. Saat ini, peraturan itu tengah digodok oleh KPU.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, laporan dana kampanye caleg tersebut dilampirkan bersamaan dengan laporan dana kampanye parpol yang diserahkan ke KPU. "Kami pun akan mengatur bahwa laporan parpol juga harus memuat laporan pengeluaran dari masing-masing calonnya (caleg)," kata Hadar di Badan Pengawas Pemilu, Jumat (7/6/2013).

KPU, kata Hadar, khawatir adanya kemungkinan penggunaan dana kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas. Terlebih, saat ini sistem pemilu yang diterapkan adalah proporsional terbuka. Sistem ini membuat setiap caleg bertarung bebas untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan caleg lain.

"Kita tidak mungkin hanya mengacu sistem yang hanya mengandalkan laporan dana kampanye dari parpolnya saja. Ada sebagian nanti yang (sumber dananya) gelap dan dari situ justru pelaporannya banyak," ucapnya.

Meski mewajibkan, Hadar mengatakan, KPU tidak akan memberikan sanksi apa pun kepada caleg yang tidak melampirkan laporan pengeluaran dana kampanye. "Wajib, tapi sanksi tidak ada. Kami hanya akan mengumumkan nama-nama caleg yang tidak menyerahkan laporan ke publik. Biar publik yang menilainya nanti," kata Hadar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

    Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

    Nasional
    Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

    Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

    Nasional
    UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

    UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

    Nasional
    Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

    Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

    Nasional
    Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

    Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

    Nasional
    PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

    PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

    Nasional
    Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

    Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

    Nasional
    Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

    Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

    Nasional
    Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

    Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

    Nasional
    Pemerintah Bakal Bikin Tanggul di Kampung Belawan Bahari Medan untuk Atasi Rob

    Pemerintah Bakal Bikin Tanggul di Kampung Belawan Bahari Medan untuk Atasi Rob

    Nasional
    Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

    Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

    Nasional
    Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

    Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

    Nasional
    Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

    Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

    Nasional
    UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

    UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

    Nasional
    KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

    KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.