Kompas.com - 07/06/2013, 18:27 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Gabungan partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) mengaku tak memiliki kewenangan memberikan sanksi atas sikap berbeda yang ditunjukkan PKS terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Setgab memilih menunggu ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS.

"Itu semua urusan Presiden, apa mau ditendang, atau tidak, atau mau digantung. Itu sepenuhnya hak Presiden," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Marwan mengakui bahwa perbedaan sikap PKS telah mengganggu ritme kerja koalisi. Namun, Marwan mengaku PKB tak bisa menekan Presiden untuk menindak PKS. "Kami menunggu saja," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy mengaku tak lagi bersemangat membahas nasib PKS di koalisi. Pasalnya, sikap "mbalelo" PKS sudah berkali-kali terjadi dan tak pernah ada tindakan apa pun. "PAN tak mau ikut campur. Memikirkan PKS itu sama saja membuang energi karena begitu terus. Jadi biarlah Presiden yang bersikap tegas. Kami tak memiliki kuasa apa pun," imbuh Tjatur.

Seperti diberitakan, PKS hingga kini menolak rencana kenaikan harga BBM. Sikap PKS ini berbeda dengan anggota koalisi seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB. PKS bahkan tidak hadir dalam rapat Setgab di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa silam. Padahal, rapat itu bertujuan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi ini mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding PKS tak konsisten mendukung pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sepak Terjang Pangkoarmada RI Pertama Laksdya Agung Prasetiawan, Malang-Melintang di Kapal Perang

    Sepak Terjang Pangkoarmada RI Pertama Laksdya Agung Prasetiawan, Malang-Melintang di Kapal Perang

    Nasional
    PDPI: Gejala Utama Varian Omicron Batuk, Hindung Tersumbat hingga Sesak Napas

    PDPI: Gejala Utama Varian Omicron Batuk, Hindung Tersumbat hingga Sesak Napas

    Nasional
    1 Buron Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade Ditangkap

    1 Buron Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade Ditangkap

    Nasional
    Cerita Pilot tentang Megawati: Daratkan Hercules A-1341 pada Penerbangan dari Bali ke Madiun

    Cerita Pilot tentang Megawati: Daratkan Hercules A-1341 pada Penerbangan dari Bali ke Madiun

    Nasional
    Mayjen Agus Subiyanto, Wakil KSAD Baru Eks Danpaspampres Jokowi

    Mayjen Agus Subiyanto, Wakil KSAD Baru Eks Danpaspampres Jokowi

    Nasional
    Salah Satu Pertemuan G20 Bakal Digelar di Pinggir Pantai, Gubernur Bali: Pak Jokowi Ingin 'Taste' yang Beda

    Salah Satu Pertemuan G20 Bakal Digelar di Pinggir Pantai, Gubernur Bali: Pak Jokowi Ingin "Taste" yang Beda

    Nasional
    Ini Daftar 5 Pangdam Baru yang Ditunjuk Panglima Andika

    Ini Daftar 5 Pangdam Baru yang Ditunjuk Panglima Andika

    Nasional
    Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

    Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

    Nasional
    16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

    16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

    Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

    Nasional
    Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

    Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

    Nasional
    Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

    Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

    Nasional
    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Nasional
    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Nasional
    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.