Kompas.com - 07/06/2013, 17:02 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Nova Riyanti Yusuf mendesak pemerintah melakukan pembelaan terhadap Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) dalam menghadapi vonis hukuman mati dari Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia. Menurutnya, pembelaan harus dilakukan secara intens karena banyak kejanggalan dalam kasus yang menimpa Hiu bersaudara itu.

Menurut Nova, pada Oktober 2012, Komisi IX telah menerima pengaduan dari keluarga Hiu bersaudara. Bahkan, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), pihaknya juga telah mendengar berbagai kejanggalan yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut. Di antara sejumlah kejanggalan itu, yang paling terlihat adalah di mana Hiu bersaudara dituduh membunuh. Akan tetapi, tindakan yang mereka lakukan sebenarnya upaya membela diri. Selain itu, pengacara Hiu bersaudara juga mengungkapkan bahwa kematian korban bukan karena dicekik, melainkan karena overdosis.

"Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri, Menakertrans, dan Kedubes RI di Malaysia harus segera menyampaikan laporan secara tertulis mengenai perkembangan kasus Hiu bersaudara," kata Nova kepada wartawan, Jumat (7/6/2013).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, DPR telah membentuk kaukus untuk perlindungan TKI yang terdiri dari organ lintas fraksi dan lintas komisi. Ia berharap pemerintah dapat bersinergi dengan kaukus DPR untuk melakukan pengawalan secara simultan terhadap semua kasus hukuman mati yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Hiu bersaudara merupakan kakak beradik asal Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang bekerja sebagai penjaga Playstation di Malaysia. Keduanya dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang pencuri di rumah majikannya di Malaysia. Kejadian bermula pada beberapa bulan lalu, saat Hiu bersaudara memergoki korban yang hendak mencuri di rumah majikannya. Sempat terjadi perkelahian sebelum akhirnya Frans Hiu berhasil menangkap si pencuri dan mencekik leher pelaku dari belakang hingga korban meninggal dunia karena kehabisan napas.

Setelah divonis mati, Hiu bersaudara langsung mengajukan banding ke Mahkamah Banding Rayuan, karena merasa tidak bersalah. Namun, permintaan banding tersebut tidak dikabulkan. Keduanya dijerat pasal 302 undang-undang pidana Malaysia dengan hukuman maksimal digantung sampai mati. Sejumlah upaya sudah ditempuh oleh Pemprov Kalbar untuk membebaskan kedua TKI itu. Hingga saat ini, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Komisi II Debat 'Bau Balsem' Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

Kala Komisi II Debat "Bau Balsem" Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

Nasional
Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

Nasional
Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

Nasional
Sepak Terjang Mayjen Agus Subiyanto, Pangdam Siliwangi yang Berpeluang Jadi Pangkostrad

Sepak Terjang Mayjen Agus Subiyanto, Pangdam Siliwangi yang Berpeluang Jadi Pangkostrad

Nasional
KPK Amankan Sejumlah Uang saat OTT di Langkat

KPK Amankan Sejumlah Uang saat OTT di Langkat

Nasional
Jokowi Imbau Masyarakat Tak ke Luar Negeri, Epidemiolog: Harusnya Ada Peraturan yang Mengikat

Jokowi Imbau Masyarakat Tak ke Luar Negeri, Epidemiolog: Harusnya Ada Peraturan yang Mengikat

Nasional
Ketika Arteria Disemprot Ridwan Kamil hingga Rekan Satu Partai Gara-gara Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot

Ketika Arteria Disemprot Ridwan Kamil hingga Rekan Satu Partai Gara-gara Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot

Nasional
Tak Semua Kementerian Pindah, Pengalihan ASN ke Ibu Kota Baru Bertahap

Tak Semua Kementerian Pindah, Pengalihan ASN ke Ibu Kota Baru Bertahap

Nasional
Munarman Bantah Pernyataan Saksi Terkait Baiat Pada ISIS

Munarman Bantah Pernyataan Saksi Terkait Baiat Pada ISIS

Nasional
Minta Maaf Atas Perilaku Sekjen Kemensos, Risma: Kalau Saya Harus Duduk di Bawah, Akan Saya Lakukan

Minta Maaf Atas Perilaku Sekjen Kemensos, Risma: Kalau Saya Harus Duduk di Bawah, Akan Saya Lakukan

Nasional
Mayjen Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Dinilai Punya Kans Jadi Pangkostrad

Mayjen Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Dinilai Punya Kans Jadi Pangkostrad

Nasional
Munarman Hadiri Kegiatan Baiat ISIS, Panitia: FPI Tidak Memusuhi Kami

Munarman Hadiri Kegiatan Baiat ISIS, Panitia: FPI Tidak Memusuhi Kami

Nasional
Update Resmi Pemerintah Tonga: Berikut Rincian Korban Jiwa Tsunami Sejauh Ini, Tak Ada WNI

Update Resmi Pemerintah Tonga: Berikut Rincian Korban Jiwa Tsunami Sejauh Ini, Tak Ada WNI

Nasional
Diminta Ridwan Kamil Minta Maaf ke Warga Sunda, Arteria Dahlan Persilakan Lapor ke MKD

Diminta Ridwan Kamil Minta Maaf ke Warga Sunda, Arteria Dahlan Persilakan Lapor ke MKD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.