KPK: Tolak Sumbangan Dana Asing untuk Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, penggunaan dana asing untuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) rawan akan pelanggaran. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengungkapkan, sebaiknya penyelenggaraan pemilu sepenuhnya menggunakan dana yang bersumber dari negara.

"Kami juga cenderung (berpendapat) dana untuk pemilu yang baiknya mempergunakan APBD dan APBN," kata Zulkarnain saat memaparkan hasil diskusi pimpinan KPK dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Menurut Zulkarnain, penggunaan dana sumbangan asing untuk pemilu akan sulit dipertanggungjawabkan. Sementara itu, menurut ketetapan Kementerian Keuangan, lanjutnya, dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu harus jelas sumber, pemakaiannya, dan laporan pertanggungjawabannya.

"Mendagri sudah berikan aturan juga bahwa dana APBN untuk pemilu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diaudit, dan harusnya yang di luar APBN juga bisa dilaporkan secara baik, sumbernya, dan untuk apa," tutur Zulkarnain.

Dia juga mengatakan, selain membahas masalah pendanaan pemilu, diskusi KPK dengan DKPP juga membicarakan soal pelaksanaan pemilu yang berintegritas serta berkualitas. Sejauh ini, menurut Zulkarnain, KPK telah mengawal pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip integritas. Namun, lanjutnya, pengawasan baru sebatas pada pengecekan laporan harta kekayaan para peserta pemilu.

"Tapi itu masih terbatas fokus pada laporan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara), dan karena waktunya terbatas, kita fokus pada harta yang dilaporkan dan asal usulnya," ucap Zulkarnain.

Ketua DKPP Jimly Asshidiqie yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut mengatakan, DKPP mendapat dukungan KPK untuk mendorong pemilu yang berintegritas. DKPP ingin penyelenggaraan pemilu masuk dalam sistem integritas nasional.

"Kita mau diskusikan bagaimana KPK bangun sistem itu. KPK sendiri menyampaikan, Abraham sampaikan dukungannya kepada DKPP dan berharap komunikasi kerja sama DKPP dengan KPK terus berjalan untuk mengawal pemilu integritas," tuturnya.