Soal BBM, SBY dan PKS Saling Mengunci Langkah

Kompas.com - 07/06/2013, 13:59 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi tampaknya tidak akan diganggu meski terang-terangan menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (PKM). Pasalnya, PKS maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini tengah memainkan politik saling mengunci langkah sehingga keduanya pun tak bisa berkutik. Demikian disampaikan Psikolog Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, saat dihubungi Jumat (7/6/2013).

"Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, PKS yang mengancam mundur dari koalisi setelah menterinya dicopot (Menristek Suharna Surapranata) tidak juga keluar dari koalisi. Kali ini, juga saya yakin demikian," ujar Hamdi.

Ia menilai PKS saat ini juga membutuhkan posisi di dalam pemerintahan. Hampir seluruh partai, kata Hamdi, saat ini mengamankan posisinya di pemerintahan. Hal ini karena ada kecenderungan partai politik memanfaatkan aksesnya melalui menteri-menteri untuk mengumpulkan dana kampanye.

Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Setgab juga diyakini tidak akan mendepak PKS dari koalisi. Hamdi melihat langkah mendepak PKS dari koalisi sangat riskan bagi keberlangsungan pemerintahan SBY yang hanya tinggal 1,5 tahun.

"Pasti kalau ada reshuffle atas menteri-menteri PKS tentu ada ketidakstabilan politik," katanya.

Selain itu, Hamdi berpendapat suara PKS di parlemen juga cukup besar. Jika kemudian PKS menjadi oposisi bersama dengan PDI-Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, maka pemerintah akan kesulitan mengegolkan program-programnya.

"Jadi keduanya ini saling mengunci. SBY pun pintar mengunci posisi PKS dengan menempatkan Tifatul Sembiring sebagai Sekretaris Sosialisasi. Jelas Tifatul akan meminta bantuan Ketua Majelis Syuro untuk mendukungnya sehingga PKS terkesan tidak solid dari luar," imbuh Hamdi.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga BBM pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Namun, rencana ini masih mengundang pro dan kontra di parlemen. Setidaknya sudah ada empat fraksi yang menolak rencana ini yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Penolakan dari PKS ini mengundang reaksi dari Partai Demokrat.

Pasalnya, PKS adalah bagian dari partai koalisi yang seharusnya mendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS lain di depan, lain di belakang. Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

    Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

    Nasional
    Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

    Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

    Nasional
    Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

    Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

    Nasional
    Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

    Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

    Nasional
    Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

    Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

    Nasional
    Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

    Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

    Nasional
    Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

    Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

    Nasional
    Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

    Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

    Nasional
    Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

    Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

    Nasional
    Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

    Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

    Nasional
    Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

    Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

    Nasional
    BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

    BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

    Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

    Nasional
    Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

    Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

    Nasional
    UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X