Soal BBM, SBY dan PKS Saling Mengunci Langkah

Kompas.com - 07/06/2013, 13:59 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi tampaknya tidak akan diganggu meski terang-terangan menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (PKM). Pasalnya, PKS maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini tengah memainkan politik saling mengunci langkah sehingga keduanya pun tak bisa berkutik. Demikian disampaikan Psikolog Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, saat dihubungi Jumat (7/6/2013).

"Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, PKS yang mengancam mundur dari koalisi setelah menterinya dicopot (Menristek Suharna Surapranata) tidak juga keluar dari koalisi. Kali ini, juga saya yakin demikian," ujar Hamdi.

Ia menilai PKS saat ini juga membutuhkan posisi di dalam pemerintahan. Hampir seluruh partai, kata Hamdi, saat ini mengamankan posisinya di pemerintahan. Hal ini karena ada kecenderungan partai politik memanfaatkan aksesnya melalui menteri-menteri untuk mengumpulkan dana kampanye.

Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Setgab juga diyakini tidak akan mendepak PKS dari koalisi. Hamdi melihat langkah mendepak PKS dari koalisi sangat riskan bagi keberlangsungan pemerintahan SBY yang hanya tinggal 1,5 tahun.

"Pasti kalau ada reshuffle atas menteri-menteri PKS tentu ada ketidakstabilan politik," katanya.

Selain itu, Hamdi berpendapat suara PKS di parlemen juga cukup besar. Jika kemudian PKS menjadi oposisi bersama dengan PDI-Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, maka pemerintah akan kesulitan mengegolkan program-programnya.

"Jadi keduanya ini saling mengunci. SBY pun pintar mengunci posisi PKS dengan menempatkan Tifatul Sembiring sebagai Sekretaris Sosialisasi. Jelas Tifatul akan meminta bantuan Ketua Majelis Syuro untuk mendukungnya sehingga PKS terkesan tidak solid dari luar," imbuh Hamdi.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga BBM pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Namun, rencana ini masih mengundang pro dan kontra di parlemen. Setidaknya sudah ada empat fraksi yang menolak rencana ini yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Penolakan dari PKS ini mengundang reaksi dari Partai Demokrat.

Pasalnya, PKS adalah bagian dari partai koalisi yang seharusnya mendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS lain di depan, lain di belakang. Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

    Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

    Nasional
    Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

    Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

    Nasional
    KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

    KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

    Nasional
    Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

    Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

    Nasional
    Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

    Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

    Nasional
    Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

    Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

    Nasional
    Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

    Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

    Nasional
    Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

    Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

    Nasional
    Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

    Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

    Nasional
    KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

    KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

    Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

    Nasional
    Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

    Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

    Nasional
    Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

    Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

    Nasional
    Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

    Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

    Nasional
    New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

    New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X