Soal BBM, SBY dan PKS Saling Mengunci Langkah

Kompas.com - 07/06/2013, 13:59 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi tampaknya tidak akan diganggu meski terang-terangan menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (PKM). Pasalnya, PKS maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini tengah memainkan politik saling mengunci langkah sehingga keduanya pun tak bisa berkutik. Demikian disampaikan Psikolog Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, saat dihubungi Jumat (7/6/2013).

"Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, PKS yang mengancam mundur dari koalisi setelah menterinya dicopot (Menristek Suharna Surapranata) tidak juga keluar dari koalisi. Kali ini, juga saya yakin demikian," ujar Hamdi.

Ia menilai PKS saat ini juga membutuhkan posisi di dalam pemerintahan. Hampir seluruh partai, kata Hamdi, saat ini mengamankan posisinya di pemerintahan. Hal ini karena ada kecenderungan partai politik memanfaatkan aksesnya melalui menteri-menteri untuk mengumpulkan dana kampanye.

Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Setgab juga diyakini tidak akan mendepak PKS dari koalisi. Hamdi melihat langkah mendepak PKS dari koalisi sangat riskan bagi keberlangsungan pemerintahan SBY yang hanya tinggal 1,5 tahun.

"Pasti kalau ada reshuffle atas menteri-menteri PKS tentu ada ketidakstabilan politik," katanya.

Selain itu, Hamdi berpendapat suara PKS di parlemen juga cukup besar. Jika kemudian PKS menjadi oposisi bersama dengan PDI-Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, maka pemerintah akan kesulitan mengegolkan program-programnya.

"Jadi keduanya ini saling mengunci. SBY pun pintar mengunci posisi PKS dengan menempatkan Tifatul Sembiring sebagai Sekretaris Sosialisasi. Jelas Tifatul akan meminta bantuan Ketua Majelis Syuro untuk mendukungnya sehingga PKS terkesan tidak solid dari luar," imbuh Hamdi.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga BBM pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Namun, rencana ini masih mengundang pro dan kontra di parlemen. Setidaknya sudah ada empat fraksi yang menolak rencana ini yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Penolakan dari PKS ini mengundang reaksi dari Partai Demokrat.

Pasalnya, PKS adalah bagian dari partai koalisi yang seharusnya mendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS lain di depan, lain di belakang. Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

    Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

    Nasional
    Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

    Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

    Nasional
    Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

    Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

    Nasional
    Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

    Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

    Nasional
    Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

    Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

    Nasional
    Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

    Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

    Nasional
    Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

    Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

    Nasional
    Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

    Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

    Nasional
    Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

    Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

    Nasional
    Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

    Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

    Nasional
    Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

    Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

    Nasional
    Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

    Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

    Nasional
    Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

    Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

    Nasional
    Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

    Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

    Nasional
    KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

    KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X