Kompas.com - 07/06/2013, 13:59 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi tampaknya tidak akan diganggu meski terang-terangan menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (PKM). Pasalnya, PKS maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini tengah memainkan politik saling mengunci langkah sehingga keduanya pun tak bisa berkutik. Demikian disampaikan Psikolog Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, saat dihubungi Jumat (7/6/2013).

"Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, PKS yang mengancam mundur dari koalisi setelah menterinya dicopot (Menristek Suharna Surapranata) tidak juga keluar dari koalisi. Kali ini, juga saya yakin demikian," ujar Hamdi.

Ia menilai PKS saat ini juga membutuhkan posisi di dalam pemerintahan. Hampir seluruh partai, kata Hamdi, saat ini mengamankan posisinya di pemerintahan. Hal ini karena ada kecenderungan partai politik memanfaatkan aksesnya melalui menteri-menteri untuk mengumpulkan dana kampanye.

Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Setgab juga diyakini tidak akan mendepak PKS dari koalisi. Hamdi melihat langkah mendepak PKS dari koalisi sangat riskan bagi keberlangsungan pemerintahan SBY yang hanya tinggal 1,5 tahun.

"Pasti kalau ada reshuffle atas menteri-menteri PKS tentu ada ketidakstabilan politik," katanya.

Selain itu, Hamdi berpendapat suara PKS di parlemen juga cukup besar. Jika kemudian PKS menjadi oposisi bersama dengan PDI-Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, maka pemerintah akan kesulitan mengegolkan program-programnya.

"Jadi keduanya ini saling mengunci. SBY pun pintar mengunci posisi PKS dengan menempatkan Tifatul Sembiring sebagai Sekretaris Sosialisasi. Jelas Tifatul akan meminta bantuan Ketua Majelis Syuro untuk mendukungnya sehingga PKS terkesan tidak solid dari luar," imbuh Hamdi.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga BBM pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Namun, rencana ini masih mengundang pro dan kontra di parlemen. Setidaknya sudah ada empat fraksi yang menolak rencana ini yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Penolakan dari PKS ini mengundang reaksi dari Partai Demokrat.

Pasalnya, PKS adalah bagian dari partai koalisi yang seharusnya mendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS lain di depan, lain di belakang. Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

    Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

    Nasional
    Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

    Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

    Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

    Nasional
    Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Nasional
    Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

    Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

    Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

    Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

    Nasional
    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Nasional
    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Nasional
    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Nasional
    Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

    Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

    Nasional
    Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

    Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

    Nasional
    Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

    Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

    Nasional
    Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

    Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.