Kompas.com - 07/06/2013, 13:31 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar belakangan ini kerap meninggalkan ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten. Ia bolak-balik menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pria berkumis itu hadir ditemani tim kuasa hukumnya dan dikawal oleh petugas Lapas Tangerang. Dia selalu hadir mengenakan kemeja batik lengan panjang dan menenteng sebuah tas hitam.

“Di tas saya ini ada novum (bukti baru), nih. Ke mana saya ajukan kalau PK (Peninjauan Kembali) itu hanya satu kali? Ini mau dikemanain?” kata Antasari.

Hingga kini, Antasari mengaku tidak pernah terlibat pembunuhan bos PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Setelah kasasinya ditolak pada September 2010 lalu, tumpuan harapannya tersisa pada langkah PK. Namun, Mahkamah Agung menolak PK Antasari pada Februari 2012 lalu. Antasari tetap divonis 18 tahun penjara. Harapannya hilang saat itu.

Tiba-tiba, pada Maret 2013, keluarga Nasrudin datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan uji materi Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua pasal tersebut mengatur tentang mekanisme permohonan PK.

Adik Nasrudin, Andi Syamsuddin Iskandar, meminta agar PK dapat diajukan lebih dari satu kali. Kuasa hukum keluarga Nasrudin, Boyamin Saiman, mengatakan, aturan PK yang hanya dapat diajukan satu kali tidak adil sebab dimungkinkan masih ada bukti baru. Kemudian, Antasari ikut mengajukan uji materi.

"Setelah kita ajukan uji materi, Pak Antasari sepertinya semangat lagi. Dia juga ikut ajukan uji materi. Saya ini berbalik arah, ya untuk menebus dosa saya pada Pak Antasari, karena saya kan kuasa hukum keluarga Nasrudin. Tapi saat sidang ketahuan, kan rekayasa kasus ini,” kata Boyamin.

Salah satu kejanggalan itu adalah tidak dihadirkannya baju Nasrudin dalam persidangan sebagai barang bukti. Antasari mempertanyakan ke mana baju itu. Dia mengatakan, percikan darah pada baju itu sangat penting dalam kasus pembunuhan.

Selain itu, dari baju tersebut juga dapat ditelusuri bagaimana pelaku menembak korban. Apabila ada percikan mesiu pada baju, artinya tidak ada penghalang saat tembakan. Kemudian, bila benar ditembak dalam mobil, seharusnya ada lubang pada kaca mobil.

“Tapi sekarang itu dihilangkan sehingga kami kehilangan jejak menelusuri lebih lanjut. Ada apa? Fakta-fakta yang membongkar kasus ini digelapkan,” ucapnya.

Dia mengaku memiliki sejumlah bukti baru. Namun, Antasari enggan membeberkannya. Raut wajahnya selalu penuh harap setiap kali berada dii luar jeruji besi itu.

“Doa kami satu per satu terungkap. Nanti lihat saja PK saya. Ini demi keadilan. Sekarang bukan hanya masalah penegakan hukum. Kalau menegakkan hukum, kenapa nenek-nenek dihukum? Harusnya menegakkan keadilan,” kata Antasari dengan mata berkaca-kaca.

Pria kelahiran Pangkal Pinang 1953 itu juga mendaftarkan pengujian Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi. Antasari menilai, proses peradilan terhadap dirinya cacat prosedur karena tidak ada izin dari Jaksa Agung.

Gugat praperadilan Polri

Tak hanya itu, Antasari juga menggugat Polri terkait tidak adanya kejelasan penanganan kasus SMS kepada Nasrudin. Kasus itu pernah dilaporkan Antasari ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Agustus 2011 lalu. Ia tidak mengakui pernah mengirim SMS bernada ancaman kepada Nasrudin, meminta Polri mengusut apakah benar ada SMS yang masuk ke ponsel Nasrudin. Jika ada, siapa pengirimnya.

Dalam persidangan saat itu, jaksa tidak dapat membuktikan adanya SMS tersebut. Adanya SMS itu hanya berdasarkan keterangan dua saksi yaitu Jeffrey Lumampouw dan Etza Imelda Fitri.

Barang bukti itu tidak dapat ditunjukkan di persidangan dengan alasan ponsel Nasrudin rusak. Sementara, Ahli IT dari ITB Agung Harsoyo menduga pengiriman SMS dilakukan melalui web server. Antasari mengatakan, SMS itu masuk dalam dakwaannya. Sebagai mantan jaksa, dia menjelaskan, jika dakwaan tidak bisa dibuktikan seharusnya terdakwa dapat bebas.

"Di persidangan transparan, malah ada media yang (siaran) live, tidak terbukti adanya SMS saya ke korban. Tapi tetap saya dihukum,” ujar Antasari.

Pihak kepolisian menjawab, kasus itu tidak dihentikan atau belum dikeluarkan surat penghentian penyidikan (SP-3). Selama dua tahun, kasus yang kini ditangani Polda Metro Jaya itu juga belum naik ke tahap penyidikan. Kepolisian mengaku terkendala tidak adanya alat bukti. Ponsel tersebut saat ini masih berada di jaksa penuntut umum.

“Sejak awal waktu saya dipindahkan dari Polda ke lapas, saya katakan, ingat saya akan berjuang melawan ini. Tapi perjuangan saya, perlawanan saya secara konstitusional, sesuai dengan instrumen yang ada,” ucap Antasari.

Antasari menganggap kasusnya direkayasa. Namun, dia enggan menyebut siapa pihak yang sengaja menjebloskannya ke penjara.

“Saya penegak hukum tidak bisa dengan asumsi. Justru ini salah satu cara kami bongkar fakta itu. Kami minta keterbukaan semua pihak,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, PDI-P Duga Ubedilah Badrun Terkait Parpol

    Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, PDI-P Duga Ubedilah Badrun Terkait Parpol

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

    Nasional
    Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

    Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

    Nasional
    KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

    KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

    Nasional
    Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

    Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

    Nasional
    Pakar: Dengan Undang 'Nidji', Anies Sindir Balik Giring

    Pakar: Dengan Undang "Nidji", Anies Sindir Balik Giring

    Nasional
    Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

    Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

    Nasional
    Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara', Siapa yang Dipilih Jokowi?

    Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara", Siapa yang Dipilih Jokowi?

    Nasional
    Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

    Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

    Nasional
    Mengulik Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara', Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

    Mengulik Ibu Kota Negara Baru "Nusantara", Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

    Nasional
    Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

    Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

    Nasional
    KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

    KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

    Nasional
    Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

    Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

    Nasional
    Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

    Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

    Nasional
    Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

    Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.