Kompas.com - 07/06/2013, 12:56 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Tanggap Darurat Umar Arsal terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang, Rabu (7/6/2013). Umar akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Diperiksa sebagai saksi untuk AU (Anas Urbaningrum)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Adapun, Umar diketahui sudah memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pagi tadi. Pemeriksaan Umar ini merupakan yang kedua setelah dia diperiksa pada awal April 2013. KPK memeriksa Umar karena yang bersangkutan dianggap tahu seputar kasus yang menjerat Anas. Selama ini, Umar dikenal sebagai orang dekat Anas. Dia pernah menjadi tim sukses Anas dalam pemilihan ketua umum di Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

Nama Umar juga pernah disebut membagi-bagikan uang kepada sejumlah ketua dewan pimpinan cabang (DPC) untuk pemenangan Anas. Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat Diana Maringka pernah mengaku dapat  7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai Demokrat berlangsung. Uang itu, kata Diana, diberikan oleh Umar Arsal.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Hadiah atau janji itu diduga diterima Anas saat dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau sebelum terpilih sebagai ketua umum melalui Kongres Mei 2010.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

    Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

    Nasional
    Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

    Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

    Nasional
    Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

    Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

    Nasional
    Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

    Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

    Nasional
    Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

    Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

    Nasional
    Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

    Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

    Nasional
    Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

    Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

    Nasional
    Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

    Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

    Nasional
    Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

    Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

    Nasional
    Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

    Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

    Nasional
    Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

    Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

    Nasional
    Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

    Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

    Nasional
    Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

    Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

    Nasional
    Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

    Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

    Nasional
    Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

    Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X