SBY Tak Akan Berani Depak PKS dari Koalisi

Kompas.com - 07/06/2013, 11:32 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tak akan berani mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dodi Ambardi menilai gaya komunikasi SBY dan upaya mempertahankan etika politik sebagai alasannya.

Bila PKS nantinya benar-benar akan didepak, Dodi memperkirakan, SBY hanya akan berada di balik layar. Menurutnya, SBY akan menggunakan Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai alat untuk mengeluarkan PKS dari tubuh partai koalisi.

"Saya kira (SBY) tidak akan mendepak, seperti main karambol atau biliar, kalau ingin memasukkan bola maka menggunakan bantuan bola lain untuk memasukannya," kata Dodi saat dihubungi pada Jumat (7/6/2013).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ini menegaskan, saat posisi sudah semakin mendesak, maka akan terjadi tarik-menarik di dalam partai koalisi. Namun begitu, SBY tetap tak akan turun gunung untuk ikut menentukan nasib PKS.

"Alasannya pola komunikasi SBY, terus ada kayak semacam etika, saya kira akan diselesaikan di tingkat Setgab," ujarnya.

Untuk diketahui, posisi PKS di tubuh partai koalisi semakin memanas. Sikap partai tersebut menolak kenaikan harga BBM tak sejalan dengan partai koalisi yang mendukung pemerintah. Di sisi lain, PKS dianggap inkonsisten karena tak tegas menempatkan posisinya. PKS dinilai memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah dan mengklaim menolak kenaikan harga BBM dengan alasan membela kepentingan rakyat, tetapi tak berani keluar dari koalisi.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

    Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

    Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

    Nasional
    Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

    Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

    Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

    Nasional
    Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

    Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

    Nasional
    Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

    Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

    Nasional
    Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

    Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

    Nasional
    Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

    Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

    Nasional
    Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

    Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

    Nasional
    Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

    Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

    Nasional
    Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

    Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

    Nasional
    Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

    Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

    Nasional
    Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

    Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

    Nasional
    Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

    Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

    Nasional
    Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

    Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X