SBY Tak Akan Berani Depak PKS dari Koalisi

Kompas.com - 07/06/2013, 11:32 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tak akan berani mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dodi Ambardi menilai gaya komunikasi SBY dan upaya mempertahankan etika politik sebagai alasannya.

Bila PKS nantinya benar-benar akan didepak, Dodi memperkirakan, SBY hanya akan berada di balik layar. Menurutnya, SBY akan menggunakan Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai alat untuk mengeluarkan PKS dari tubuh partai koalisi.

"Saya kira (SBY) tidak akan mendepak, seperti main karambol atau biliar, kalau ingin memasukkan bola maka menggunakan bantuan bola lain untuk memasukannya," kata Dodi saat dihubungi pada Jumat (7/6/2013).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ini menegaskan, saat posisi sudah semakin mendesak, maka akan terjadi tarik-menarik di dalam partai koalisi. Namun begitu, SBY tetap tak akan turun gunung untuk ikut menentukan nasib PKS.

"Alasannya pola komunikasi SBY, terus ada kayak semacam etika, saya kira akan diselesaikan di tingkat Setgab," ujarnya.

Untuk diketahui, posisi PKS di tubuh partai koalisi semakin memanas. Sikap partai tersebut menolak kenaikan harga BBM tak sejalan dengan partai koalisi yang mendukung pemerintah. Di sisi lain, PKS dianggap inkonsisten karena tak tegas menempatkan posisinya. PKS dinilai memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah dan mengklaim menolak kenaikan harga BBM dengan alasan membela kepentingan rakyat, tetapi tak berani keluar dari koalisi.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

    Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

    Nasional
    Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

    Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

    Nasional
    Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

    Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

    Nasional
    Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

    Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

    Nasional
    Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

    Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

    Nasional
    100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

    100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

    Nasional
    KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

    KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

    Nasional
    OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

    OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

    Nasional
    Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

    Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

    Nasional
    Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

    Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

    Nasional
    KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

    KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

    Nasional
    Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

    Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

    Nasional
    Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

    Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

    Nasional
    KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

    KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

    Nasional
    Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

    Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X