Jangan Main di Dua Kaki

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera diminta tidak lagi ”bermain di dua kaki” dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sebagai anggota Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah.

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan hal tersebut di Jakarta, Kamis (6/6). ”Kepentingan politik sesaat yang dimainkan PKS hendaknya segera dihentikan, kepentingan besar bangsa harus dikedepankan. Apalagi, (kebijakan kenaikan harga BBM) ini sudah keputusan mayoritas koalisi sehingga janganlah dalam isu BBM ini (PKS) berkaki dua,” kata Didi.

Dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di rumah dinasnya, Selasa malam, koalisi partai politik mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Hadir dalam rapat itu para petinggi partai anggota koalisi, kecuali dari PKS yang sejak awal menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut. Selain Partai Demokrat dan PKS, Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah beranggotakan PAN, Partai Golkar, PKB, dan PPP.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf, Rabu, mengatakan, ”Apa yang dilakukan PKS sekarang ini pasti untuk pengalihan kasus impor daging (yang diduga melibatkan mantan presiden partai itu, Luthfi Hasan Ishaaq).”

Jika sudah tak sejalan, Nurhayati mempersilakan PKS mundur dari koalisi. Didi juga meminta PKS bersikap kesatria dengan menarik semua menterinya dan segera keluar dari koalisi.

Berbeda dengan sikap PKS, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, yang juga anggota Majelis Syura PKS, mengatakan akan terus menyosialisasikan rencana kenaikan harga BBM. Sebagai menteri, ia harus mendukung program pemerintah, apalagi dirinya juga sekretaris tim sosialisasi penyesuaian harga BBM. Penolakan partainya tersebut, menurut dia, juga belum final.

Namun, kata Juru Bicara Ekonomi sekaligus Ketua Departemen Pembiayaan dan Investasi DPP PKS Andi Rahmat, keputusan menolak rencana kenaikan harga BBM sudah final di DPP PKS. Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid secara terpisah mengatakan, alasan penolakan PKS adalah karena kebijakan itu membebani rakyat sekaligus tidak menyelesaikan akar masalah energi di Indonesia.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim juga menyatakan, sikap partainya merupakan bagian dari respons terhadap kepentingan rakyat. ”Kalau untuk rakyat, PKS sangat responsif. Kami ingin selalu dekat dengan masyarakat,” ujarnya membantah tudingan Nurhayati.

Selain tidak menghadiri rapat Sekretariat Gabungan, Selasa malam, PKS juga memasang spanduk di sejumlah tempat yang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

Didi mendesak PKS menurunkan spanduk-spanduk yang dinilai provokatif tersebut. Menurut dia, spanduk-spanduk itu hanya memperkeruh situasi dan dapat membuat bingung publik.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha berujar, ”Ini bukan saat yang baik untuk melakukan provokasi politik dalam hal sosialisasi kenaikan harga BBM.”

Direktur Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menilai, elite partai politik yang tergabung dalam koalisi senang memainkan politik dua kaki. Ia pun menilai, spanduk PKS tersebut merupakan bentuk pencitraan. ”Kalau memang konsisten, PKS seharusnya keluar dari koalisi jika tidak setuju dengan kebijakan pemerintah,” katanya.(ato/why/iam/nwo/lok/osa)