Kompas.com - 07/06/2013, 10:49 WIB
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera diminta tidak lagi ”bermain di dua kaki” dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sebagai anggota Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah.

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan hal tersebut di Jakarta, Kamis (6/6). ”Kepentingan politik sesaat yang dimainkan PKS hendaknya segera dihentikan, kepentingan besar bangsa harus dikedepankan. Apalagi, (kebijakan kenaikan harga BBM) ini sudah keputusan mayoritas koalisi sehingga janganlah dalam isu BBM ini (PKS) berkaki dua,” kata Didi.

Dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di rumah dinasnya, Selasa malam, koalisi partai politik mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Hadir dalam rapat itu para petinggi partai anggota koalisi, kecuali dari PKS yang sejak awal menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut. Selain Partai Demokrat dan PKS, Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah beranggotakan PAN, Partai Golkar, PKB, dan PPP.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf, Rabu, mengatakan, ”Apa yang dilakukan PKS sekarang ini pasti untuk pengalihan kasus impor daging (yang diduga melibatkan mantan presiden partai itu, Luthfi Hasan Ishaaq).”

Jika sudah tak sejalan, Nurhayati mempersilakan PKS mundur dari koalisi. Didi juga meminta PKS bersikap kesatria dengan menarik semua menterinya dan segera keluar dari koalisi.

Berbeda dengan sikap PKS, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, yang juga anggota Majelis Syura PKS, mengatakan akan terus menyosialisasikan rencana kenaikan harga BBM. Sebagai menteri, ia harus mendukung program pemerintah, apalagi dirinya juga sekretaris tim sosialisasi penyesuaian harga BBM. Penolakan partainya tersebut, menurut dia, juga belum final.

Namun, kata Juru Bicara Ekonomi sekaligus Ketua Departemen Pembiayaan dan Investasi DPP PKS Andi Rahmat, keputusan menolak rencana kenaikan harga BBM sudah final di DPP PKS. Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid secara terpisah mengatakan, alasan penolakan PKS adalah karena kebijakan itu membebani rakyat sekaligus tidak menyelesaikan akar masalah energi di Indonesia.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim juga menyatakan, sikap partainya merupakan bagian dari respons terhadap kepentingan rakyat. ”Kalau untuk rakyat, PKS sangat responsif. Kami ingin selalu dekat dengan masyarakat,” ujarnya membantah tudingan Nurhayati.

Selain tidak menghadiri rapat Sekretariat Gabungan, Selasa malam, PKS juga memasang spanduk di sejumlah tempat yang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

Didi mendesak PKS menurunkan spanduk-spanduk yang dinilai provokatif tersebut. Menurut dia, spanduk-spanduk itu hanya memperkeruh situasi dan dapat membuat bingung publik.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha berujar, ”Ini bukan saat yang baik untuk melakukan provokasi politik dalam hal sosialisasi kenaikan harga BBM.”

Direktur Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menilai, elite partai politik yang tergabung dalam koalisi senang memainkan politik dua kaki. Ia pun menilai, spanduk PKS tersebut merupakan bentuk pencitraan. ”Kalau memang konsisten, PKS seharusnya keluar dari koalisi jika tidak setuju dengan kebijakan pemerintah,” katanya.(ato/why/iam/nwo/lok/osa)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

    Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

    Nasional
    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Nasional
    Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

    Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

    Nasional
    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    Nasional
    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    Nasional
    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Nasional
    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Nasional
    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Nasional
    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    Nasional
    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Nasional
    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Nasional
    Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

    Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

    Nasional
    Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

    Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

    Nasional
    Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

    Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.