Kompas.com - 07/06/2013, 07:54 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan telepon seluler (ponsel) di atas pesawat udara. Pernyataan ini menyusul insiden yang terjadi antara pramugari Sriwijaya Air dan seorang pejabat di Bangka Belitung, Kamis (6/6/2013).

"Peringatan dari Kementerian Kominfo ini bukan sekali ini saja dipublikasikan, namun sudah berulang kali disampaikan kepada publik," kata juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/6/2013). Larangan ini diatur dalam instruksi Direktur Keselamatan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara melaui suratnya No AU/4357/DKP.0975/2003 tentang larangan penggunaan handphone di dalam pesawat udara.

Dasar pelarangan ini adalah studi yang dilakukan otoritas penerbangan Amerika Serikat (FAA) sejak 1991. Menurut FAA, peralatan elektronik yang portabel seperti telepon genggam, televisi, dan radio berpotensi mengganggu peralatan komunikasi dan navigasi pesawat udara. Semua peralatan tersebut sama-sama dirancang untuk mengirim dan menerima gelombang sinyal. Pada radio FM misalnya, oscilator frekuensi di dalam radio yang mendeteksi gelombang FM mengganggu secara langsung sinyal navigasi gelombang VHF pesawat udara.

Ketentuan sanksi mengenai pelanggaran penggunaan frekuensi atau penggunaan peralatan tak sesuai peruntukannya diatur dalam UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari denda hingga pidana penjara maksimal 15 tahun. "Dengan demikian, Kementerian Kominfo tidak ada ampun sedikit pun terhadap pelanggaran yang dimaksud, apalagi hingga menyebabkan korban jiwa," tegas Gatot.
 
Meskipun sejauh ini tidak ada fakta yang dapat membuktikan bahwa pelanggaran interferensi frekuensi radio menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, ujar Gatot, kementeriannya tetap akan sangat ketat mengawasi persoalan ini. Dia mengatakan pengawasan tersebut tak harus menunggu keluhan dari otoritas bandara. "Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit," ujarnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

     Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

    Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

    Nasional
    Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

    Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

    Nasional
    Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

    Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

    Nasional
    Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

    Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

    Nasional
    KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

    KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

    Nasional
    Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

    Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

    Nasional
    Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

    Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

    Nasional
    Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

    Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

    Nasional
    Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

    Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

    Nasional
    ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

    ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

    Nasional
    ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

    ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

    Nasional
    ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

    ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

    Nasional
    Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

    Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

    ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X