Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Depak PKS, SBY Pasti Berhitung

Kompas.com - 06/06/2013, 12:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sudjito menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perhitungan matang untuk mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari barisan koalisi. Ia memprediksi, keputusan mendepak PKS atau tidak akan dilakukan menjelang Pemilu 2014.

"Mendepak (PKS) saat ini agak berat kalau tidak ada suatu alasan atau kasus yang besar," kata Arie, kepada Kompas.com, Kamis (6/6/2013).

Ari mengungkapkan, sikap PKS yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi belum bisa dijadikan alasan kuat untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Apalagi, dari internal PKS sendiri belum satu suara soal ini. Para pengurus PKS baik di pusat mau pun daerah sebagian besar gencar menyuarakan penolakan. Akan tetapi, petinggi PKS yang duduk di kabinet, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring secara terang-terangan mendukung rencana pemerintah.

Sebagai komandan Sekretariat Gabungan (Setgab), kata Ari, Partai Demokrat juga mengikuti dinamika di tubuh PKS. Menurutnya, Presiden SBY yang juga menjabat Ketua Umum DPP Demokrat akan lebih solid menentukan nasib PKS menjelang pemilu.

"Saat pemilu sudah gambling, Partai Demokrat akan lebih solid. PKS ini kan lagi bermanuver karena ingin mengembalikan citranya, tapi belum tentu berhasil," ujarnya.

Sikap PKS yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM menimbulkan reaksi dari partai koalisi. Ada yang menilai, PKS tak konsisten karena sebelumnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pemerintah. Tak hanya kali ini PKS mengambil sikap berbeda dengan partai koalisi yang tergabung di Sekretariat Gabungan. Dalam beberapa keputusan, PKS juga berbeda dengan kesepakatan koalisi. Desakan agar PKS didisiplinkan hingga dikeluarkan dari koalisi sempat dilontarkan oleh sejumlah elit parpol koalisi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

    Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

    Nasional
    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com