"Tifatul Kan Pembantu Presiden, Wajar Berbeda dengan Partai"

Kompas.com - 06/06/2013, 11:36 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, sikap berbeda yang disampaikan anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, adalah hal yang wajar. Tifatul menyatakan mendukung rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap ini berbeda dengan PKS yang gencar menyatakan penolakan.

"Indonesia bersistem presidensial. Wajar, kalau Pak Tifatul sebagai pembantu presiden mendukung kenaikan BBM. Tidak ada sikap yang berbeda di PKS," ujar Mahfudz, Kamis (6/6/2013).

Ia mengungkapkan, apa yang disampaikannya meneruskan respons Presiden PKS Anis Matta menanggapi pernyataan Tifatul.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR asal Fraksi PKS, Sohibul Iman. Ia menilai, sebagai pembantu presiden, wajar jika Tifatul memiliki sikap yang berbeda dengan partai. Selain itu, menurutnya, sikap PKS terkait rencana kenaikan harga BBM belum final. Sohibul mengungkapkan, perbedaan pendapat di internal PKS dipicu hasil rapat badan pekerja Majelis Syuro yang menyatakan sikap PKS harus bersama logika publik. Pernyataan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

"Intinya sikap fraksi kan belum final, masih dalam proses pembahasan. Wajar jika Pak Tifatul berbeda pendapat. PKS harus bersama logika publik, ada yang mengartikan publik menolak, ada juga yang mengartikan publik tak peduli (harga BBM naik) yang penting dapat bantuan (kompensasi)," ujar Sohibul.

Sebelumnya, PKS gencar menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Berbagai spanduk penolakan dipasang di sejumlah wilayah Ibu Kota dan daerah di Tanah Air. Di tengah gencarnya sikap penolakan, Tifatul Sembiring secara terang-terangan menyampaikan sikapnya mendukung pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagai Menkominfo, ia menyatakan akan menyosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut. Tifatul juga didapuk sebagai Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan Harga BBM.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    Nasional
    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

    Nasional
    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    Nasional
    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Nasional
    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Nasional
    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Nasional
    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Nasional
    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Nasional
    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Nasional
    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Nasional
    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    Nasional
    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Nasional
    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Nasional
    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Nasional
    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X