Tak Ada Undangan Rapat Setgab untuk Presiden PKS Anis Matta

Kompas.com - 06/06/2013, 10:44 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim membantah tudingan yang menyudutkan terkait ketidakhadiran pimpinan partainya dalam rapat Sekretariat Gabungan di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa (4/6/2013) malam. Rapat itu membahas rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak.

Selain soal berubahnya undangan dua jam menjelang rapat, ternyata Presiden PKS Anis Matta tak pernah menerima undangan yang memintanya hadir dalam rapat itu. Sebelumnya, undangan ditujukan untuk pimpinan fraksi, tetapi kemudian berubah untuk ketua umum partai. Pada saat bersamaan, Anis tengah berada di luar kota.

"Dan, dalam perkembangannya, informasi dari pihak protokoler Presiden DPP PKS, tidak ada undangan apa pun yang diterima Presiden PKS terkait acara (rapat) tersebut," kata Hakim dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan pada Kamis (6/6/2013).

Dengan tidak adanya undangan untuk Presiden PKS, lanjut Hakim, perwakilan DPP PKS pun membatalkan hadir dalam rapat itu.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi menjadi kepada ketua umum partai. Pembatalan undangan untuk ketua fraksi hanya disampaikan lewat pesan singkat (SMS). Pesan tersebut disampaikan oleh protokoler Wakil Presiden yang sampai di telepon genggam Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid pada pukul 18.00.

Berikut isi SMS tersebut: "Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dr Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yg semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin".

Rapat dipimpin oleh Boediono dan dihadiri petinggi partai koalisi, seperti Syarief Hasan, Amir Syamsudin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat; Aburizal Bakrie dan Setya Novanto mewakili Golkar; Hatta Rajasa mewakili PAN; Muhaimin Iskandar mewakili PKB; serta Surya Dharma Ali dan Hasrul Azwar mewakili PPP. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasinya yang akan diusulkan dalam APBN Perubahan 2013. Usulan kompensasi yang akan diberikan yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

    Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

    Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

    Nasional
    KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

    KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

    Nasional
    Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

    Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

    Nasional
    Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

    Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

    Nasional
    Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

    Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

    Nasional
    Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

    Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

    Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

    Nasional
    Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

    Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

    Nasional
    Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

    Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

    Nasional
    Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

    Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

    Nasional
    Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

    Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

    Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

    Nasional
    Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

    Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

    Nasional
    Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

    Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X