Tak Ada Undangan Rapat Setgab untuk Presiden PKS Anis Matta

Kompas.com - 06/06/2013, 10:44 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim membantah tudingan yang menyudutkan terkait ketidakhadiran pimpinan partainya dalam rapat Sekretariat Gabungan di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa (4/6/2013) malam. Rapat itu membahas rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak.

Selain soal berubahnya undangan dua jam menjelang rapat, ternyata Presiden PKS Anis Matta tak pernah menerima undangan yang memintanya hadir dalam rapat itu. Sebelumnya, undangan ditujukan untuk pimpinan fraksi, tetapi kemudian berubah untuk ketua umum partai. Pada saat bersamaan, Anis tengah berada di luar kota.

"Dan, dalam perkembangannya, informasi dari pihak protokoler Presiden DPP PKS, tidak ada undangan apa pun yang diterima Presiden PKS terkait acara (rapat) tersebut," kata Hakim dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan pada Kamis (6/6/2013).

Dengan tidak adanya undangan untuk Presiden PKS, lanjut Hakim, perwakilan DPP PKS pun membatalkan hadir dalam rapat itu.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi menjadi kepada ketua umum partai. Pembatalan undangan untuk ketua fraksi hanya disampaikan lewat pesan singkat (SMS). Pesan tersebut disampaikan oleh protokoler Wakil Presiden yang sampai di telepon genggam Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid pada pukul 18.00.

Berikut isi SMS tersebut: "Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dr Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yg semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin".

Rapat dipimpin oleh Boediono dan dihadiri petinggi partai koalisi, seperti Syarief Hasan, Amir Syamsudin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat; Aburizal Bakrie dan Setya Novanto mewakili Golkar; Hatta Rajasa mewakili PAN; Muhaimin Iskandar mewakili PKB; serta Surya Dharma Ali dan Hasrul Azwar mewakili PPP. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasinya yang akan diusulkan dalam APBN Perubahan 2013. Usulan kompensasi yang akan diberikan yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.

Baca tentang
    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

    Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

    Nasional
    Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

    Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

    Nasional
    Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

    Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

    Nasional
    Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

    Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

    Nasional
    Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

    Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

    Nasional
    Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

    Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

    Nasional
    KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

    KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

    Nasional
    Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

    Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

    Nasional
    Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

    Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

    Nasional
    Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

    Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

    Nasional
    Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

    Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

    Nasional
    Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

    Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

    Nasional
    Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

    Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

    Nasional
    Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

    Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

    Nasional
    Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

    Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X