PKS Salahkan Undangan Setgab yang Berubah

Kompas.com - 06/06/2013, 10:07 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah tudingan rekan koalisi di Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dinilai menyudutkan dalam menanggapi ketidakhadiran dalam rapat Setgab yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari lalu.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menyatakan, PKS tak hadir karena ada pembatalan undangan dari protokoler Wakil Presiden sekitar dua jam sebelum rapat Setgab digelar. Hakim menjelaskan, pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi. Undangan berubah dengan mengundang ketua umum partai. Pada saat bersamaan, Presiden PKS Anis Matta dan sejumlah pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS tengah berada di Jombang, Jawa Timur, untuk bersilaturahim dan mengunjungi salah satu pondok pesantren.

"Ini untuk membantah tuduhan sepihak dari unsur di dalam Setgab dan juga pihak-pihak yang tidak mengetahui duduk perkara, namun memberikan pernyataan yang bersifat menyudutkan PKS dengan ketidakhadiran di rapat hari Selasa lalu," kata Hakim dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (6/6/2013).

Hakim mengungkapkan, pembatalan undangan untuk ketua fraksi hanya disampaikan lewat pesan singkat (SMS). Pesan tersebut disampaikan oleh protokoler Wakil Presiden yang sampai ke telepon seluler Ketua Fraksi Hidayat Nur Wahid pada pukul 18.00.

Berikut isi SMS tersebut: "Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dr Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yg semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin".

"Kami (pimpinan) sudah siap hadir untuk mendengarkan sekaligus menjelaskan posisi PKS dalam urusan rencana kenaikan harga BBM, tapi undangan ternyata berubah last minute," ujar Hakim.

Seperti diberitakan, PKS tak hadir dalam rapat Setgab yang digelar di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam. Para petinggi partai koalisi yang hadir adalah Syarief Hasan, Amir Syamsudin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat; Aburizal Bakrie dan Setya Novanto mewakili Golkar; Hatta Rajasa mewakili PAN; Muhaimin Iskandar mewakili PKB; serta Surya Dharma Ali dan Hasrul Azwar mewakili PPP.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasinya yang akan diusulkan dalam APBN Perubahan 2013. Kompensasi yang diusulkan yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu alasan digelar di kediaman Wapres adalah karena Boediono memiliki latar belakang seorang ekonom sehingga dianggap mampu memberi penjelasan komprehensif dari rencana kenaikan harga BBM.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

    Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

    Nasional
    JK Minta Masyarakat Tak Takut Donorkan Darah di Tengah Pandemi

    JK Minta Masyarakat Tak Takut Donorkan Darah di Tengah Pandemi

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

    Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

    Nasional
    UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

    UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

    Nasional
    Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

    Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

    Nasional
    Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

    Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

    Nasional
    Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

    Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

    Nasional
    IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

    IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

    Nasional
    Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

    Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

    Nasional
    Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

    Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

    Nasional
    Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

    Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

    Nasional
    PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

    PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

    Nasional
    KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

    KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

    Nasional
    Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

    Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X