PKS Salahkan Undangan Setgab yang Berubah

Kompas.com - 06/06/2013, 10:07 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah tudingan rekan koalisi di Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dinilai menyudutkan dalam menanggapi ketidakhadiran dalam rapat Setgab yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari lalu.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menyatakan, PKS tak hadir karena ada pembatalan undangan dari protokoler Wakil Presiden sekitar dua jam sebelum rapat Setgab digelar. Hakim menjelaskan, pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi. Undangan berubah dengan mengundang ketua umum partai. Pada saat bersamaan, Presiden PKS Anis Matta dan sejumlah pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS tengah berada di Jombang, Jawa Timur, untuk bersilaturahim dan mengunjungi salah satu pondok pesantren.

"Ini untuk membantah tuduhan sepihak dari unsur di dalam Setgab dan juga pihak-pihak yang tidak mengetahui duduk perkara, namun memberikan pernyataan yang bersifat menyudutkan PKS dengan ketidakhadiran di rapat hari Selasa lalu," kata Hakim dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (6/6/2013).

Hakim mengungkapkan, pembatalan undangan untuk ketua fraksi hanya disampaikan lewat pesan singkat (SMS). Pesan tersebut disampaikan oleh protokoler Wakil Presiden yang sampai ke telepon seluler Ketua Fraksi Hidayat Nur Wahid pada pukul 18.00.

Berikut isi SMS tersebut: "Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dr Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yg semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin".

"Kami (pimpinan) sudah siap hadir untuk mendengarkan sekaligus menjelaskan posisi PKS dalam urusan rencana kenaikan harga BBM, tapi undangan ternyata berubah last minute," ujar Hakim.

Seperti diberitakan, PKS tak hadir dalam rapat Setgab yang digelar di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam. Para petinggi partai koalisi yang hadir adalah Syarief Hasan, Amir Syamsudin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat; Aburizal Bakrie dan Setya Novanto mewakili Golkar; Hatta Rajasa mewakili PAN; Muhaimin Iskandar mewakili PKB; serta Surya Dharma Ali dan Hasrul Azwar mewakili PPP.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasinya yang akan diusulkan dalam APBN Perubahan 2013. Kompensasi yang diusulkan yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu alasan digelar di kediaman Wapres adalah karena Boediono memiliki latar belakang seorang ekonom sehingga dianggap mampu memberi penjelasan komprehensif dari rencana kenaikan harga BBM.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

    Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

    Nasional
    Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

    Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

    Nasional
    Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

    Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

    Nasional
    KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

    KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

    Nasional
    Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

    Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

    Nasional
    Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

    Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

    Nasional
    KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

    KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

    Nasional
    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Nasional
    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Nasional
    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Nasional
    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Nasional
    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Nasional
    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Nasional
    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X