Kompas.com - 06/06/2013, 10:07 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah tudingan rekan koalisi di Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dinilai menyudutkan dalam menanggapi ketidakhadiran dalam rapat Setgab yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari lalu.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menyatakan, PKS tak hadir karena ada pembatalan undangan dari protokoler Wakil Presiden sekitar dua jam sebelum rapat Setgab digelar. Hakim menjelaskan, pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi. Undangan berubah dengan mengundang ketua umum partai. Pada saat bersamaan, Presiden PKS Anis Matta dan sejumlah pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS tengah berada di Jombang, Jawa Timur, untuk bersilaturahim dan mengunjungi salah satu pondok pesantren.

"Ini untuk membantah tuduhan sepihak dari unsur di dalam Setgab dan juga pihak-pihak yang tidak mengetahui duduk perkara, namun memberikan pernyataan yang bersifat menyudutkan PKS dengan ketidakhadiran di rapat hari Selasa lalu," kata Hakim dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (6/6/2013).

Hakim mengungkapkan, pembatalan undangan untuk ketua fraksi hanya disampaikan lewat pesan singkat (SMS). Pesan tersebut disampaikan oleh protokoler Wakil Presiden yang sampai ke telepon seluler Ketua Fraksi Hidayat Nur Wahid pada pukul 18.00.

Berikut isi SMS tersebut: "Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dr Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yg semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin".

"Kami (pimpinan) sudah siap hadir untuk mendengarkan sekaligus menjelaskan posisi PKS dalam urusan rencana kenaikan harga BBM, tapi undangan ternyata berubah last minute," ujar Hakim.

Seperti diberitakan, PKS tak hadir dalam rapat Setgab yang digelar di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam. Para petinggi partai koalisi yang hadir adalah Syarief Hasan, Amir Syamsudin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat; Aburizal Bakrie dan Setya Novanto mewakili Golkar; Hatta Rajasa mewakili PAN; Muhaimin Iskandar mewakili PKB; serta Surya Dharma Ali dan Hasrul Azwar mewakili PPP.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasinya yang akan diusulkan dalam APBN Perubahan 2013. Kompensasi yang diusulkan yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu alasan digelar di kediaman Wapres adalah karena Boediono memiliki latar belakang seorang ekonom sehingga dianggap mampu memberi penjelasan komprehensif dari rencana kenaikan harga BBM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

    Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

    Nasional
    Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

    Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

    Nasional
    Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

    Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

    Nasional
    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Nasional
    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Nasional
    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Nasional
    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Nasional
    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Nasional
    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

    Nasional
    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Nasional
    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Nasional
    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Nasional
    Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

    Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

    Nasional
    Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

    Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.