Kompas.com - 06/06/2013, 09:59 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta agar kinerja Kejaksaan Agung dievaluasi terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk dalam dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal. Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson F Yuntho menilai, keluarnya SP3 itu sangat mengecewakan. Apalagi, alasan yang digunakan Kejaksaan karena tidak cukup alat bukti untuk melanjutkan proses hukum kasus itu.

"Kinerja kejaksaan sebaiknya harus dievaluasi," katanya, di Jakarta, Kamis (6/6/2013).

Alasan itu, kata dia, benar-benar tidak masuk akal pasalnya kasus tersebut sudah bergulir dan beberapa terdakwa sudah divonis di pengadilan.

"Kalau seperti ini, menjadikan upaya pemberantasan korupsi di daerah menjadi ’berjalan di tempat’ dan bahkan mundur," kata Emerson.

Seharusnya, lanjutnya, kejaksaan melimpahkan kasus Awang Farouk itu ke pengadilan untuk memutuskan apakah Awang itu bersalah atau tidak bersalah.

"Karena itu, kinerja kejaksaan harus dievaluasi kembali," tegasnya.

Sebelumnya, LSM Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia akan mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Jaksa Agung Basrief Arief terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak pada akhir Juni 2013 mendatang. Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman mengaku optimistis permohonan praperadilan itu akan dikabulkan hakim karena banyak kejanggalan.

Salah satu kejanggalan adalah status Awang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi di-SP3 hanya berdasarkan alasan putusan Mahkamah Agung terhadap dua terpidana kasus tersebut, yakni, dua pejabat PT Kutai Timur Energi, Anung Nugroho dan Apidian Tri Wahyudi.
    
SP3 Kejaksaan

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal dengan tersangka Awang Faroek Ishak, kini Gubernur Kalimantan Timur, setelah hampir tiga tahun menyidik kasus tersebut. Alasannya, tidak cukup bukti keterlibatan Awang dalam kasus tersebut.

Awang mengatakan, Jumat (31/5/2013), dirinya diundang Kejaksaan Agung untuk menerima dan menandatangani berita acara penyerahan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.