JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera akan terus menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini diklaim sebagai wujud kepedulian PKS terhadap keinginan masyarakat yang menolak kenaikan tersebut.
Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menyampaikan, sikap partainya yang konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dilandasi oleh hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN). Dalam survei tersebut diketahui bahwa 86,1 persen masyarakat tidak menghendaki kenaikan harga BBM.
"Frame-nya adalah PKS harus bersama logika publik, ya memang harus menolak. Rakyat tidak siap kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Hakim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Hakim menegaskan, sampai saat ini pihaknya masih kokoh memegang prinsip tersebut. Terlebih, sikap penolakan itu langsung diinstruksikan oleh Presiden PKS Anis Matta. Saat ditanya sikap menteri asal PKS yang berbeda dengan partai, Hakim tak mempermasalahkannya. Ia justru meminta dibedakan antara sikap partai dan tugas menteri asal PKS yang harus tetap membantu kinerja pemerintah.
"Silakan saja kalau menteri harus mengamankan kebijakan Presiden. Yang pasti, PKS posisinya adalah tetap ingin bersama rakyat, dan rakyat tidak menginginkan kenaikan harga BBM," ujarnya.
Untuk diketahui, penolakan PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi terus digaungkan. Bahkan, spanduk-spanduk penolakan banyak terpasang di sejumlah titik. Meski begitu, sikap PKS ini malah dituding sebagai wujud inkonsistensi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.