Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Fraksi Demokrat Pindah Komisi untuk Kawal BLSM

Kompas.com - 05/06/2013, 14:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf pindah komisi untuk mengawasi pembahasan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Nurhayati yang sebelumnya menjadi Anggota Komisi I DPR, per 3 Juni 2013, resmi pindah ke Komisi VIII.

"Tour of duty saja, saya pindah dari Komisi I ke Komisi VIII," kata Nurhayati, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini menjelaskan, alasan utama kepindahannya adalah untuk mengawasi pembahasan BLSM. Program tersebut merupakan kompensasi dari pemerintah setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Nurhayati, kepindahannya ke Komisi VII akan menambah kekuatan partai koalisi dalam menggolkan BLSM.

Namun, kata dia, tak menutup kemungkinan akan kembali ke Komisi I setelah pembahasan BLSM selesai dilakukan.

"BLSM kan dibahas di Komisi VIII. Itu tugas saya mengawal semua kebijakan, paling tidak supaya teman-teman termotivasi," ujarnya.

BLSM adalah satu dari empat kompensasi yang digulirkan guna meredam dampak dari naiknya harga BBM. Sebanyak 15,53 juta keluarga miskin menjadi target penerima BLSM dan akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan.

Selain BLSM, tiga kompensasi lainnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Program-program tersebut akan diserahkan pada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat komisi, Badan Anggaran, dan pemerintah. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM terus bergulir dan akan segera diputuskan dalam waktu dekat. Pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan keuangan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com