PKS Koalisi atau Tidak, Tifatul Tetap Dukung Kenaikan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengaku akan terus mensosialisasikan rencana pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski PKS memiliki sikap yang berbeda dengan pemerintah. Menurutnya, sebagai seorang menteri ia harus terus mendukung program pemerintah.

"Koalisi atau tidak, saya tetap akan mensosialisasikan kenaikan harga BBM," kata Tifatul, saat ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat bersama Komisi I, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Anggota Majelis Syuro PKS ini mengaku, dirinya dipercayakan posisi sebagai Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan Harga BBM. Keputusan itu ditetapkan melalui instruksi presiden dan berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono.

Seperti diketahui, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM terus bergulir. Bahkan direncanakan keputusannya akan keluar pada pertengahan bulan ini.

Pemerintah beranggapan, kenaikan harga BBM harus dilakukan sebagai upaya terakhir penyehatan APBN. Pasalnya, prognosis terlampauinya defisit fiskal tiga persen telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara. Kenaikan ini juga diharap dapat merasionalisir harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM itu, telah disepakati juga kompensasinya.

Dalam rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono di rumah dinasnya, Selasa malam, muncul empat kompensasi yang disepakati dan akan diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.

Untuk BLSM, rencananya sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Sedangkan besaran program lain diserahkan pada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat komisi, Badan Anggaran, dan pemerintah. Kecuali PKS, semua petinggi partai koalisi pendukung pemerintah hadir dalam rapat Setgab tersebut.

Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu alasan digelar di kediaman Boediono adalah karena memiliki latar belakang seorang ekonom sehingga dianggap mampu memberi penjelasan komprehensif dari rencana kenaikan harga BBM.