KPK Periksa Pimpinan Banggar DPR Olly Dondokambey

Kompas.com - 05/06/2013, 10:52 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa unsur pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Olly Dondokambey terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Rabu (5/6/2013). Olly akan dimintai keterangan sebagai saksi.

Olly tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.40 WIB dengan mengenakan safari abu-abu. Kepada wartawan, Olly membenarkan dirinya akan diperiksa dalam kasus Hambalang. Menurut Olly, dia akan menjadi saksi untuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng.

“Untuk menteri, menteri, untuk menteri,” kata Olly singkat kemudian masuk ke dalam Gedung KPK.

KPK memeriksa Olly karena dia dianggap tahu soal proyek Hambalang. Selain Olly, KPK memeriksa staf anggota DPR Mahyuddin yang bernama Nurdin, staf anggota DPR Gede Pasek yang bernama Sures, staf anggota DPR Deddy Gumelar yang bernama Rakitman, serta Kepala Bagian Sekretarian Komisi X DPR Agus Salim.

“Diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Adapun Olly namanya pernah disebut-sebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Menurut Nazaruddin, Olly termasuk anggota DPR yang menerima aliran dana Hambalang.

“Uang Rp 100 miliar itu kesepakatan Anas sama PT Adhi Karya. Rp 50 miliar buat Anas, Rp 10 miliar buat Mirwan dan Olly. Rp 10 miliar buat Mahyudin, Rp 5 miliar buat Mukhayat, dan Rp 5 miliar buat Wafid, Rp 20 miliar untuk Menpora,” kata Nazaruddin, beberapa waktu lalu.

Proyek Hambalang ini memang seolah menjadi bancakan para anggota Dewan. Diduga, ada sejumlah uang yang mengalir ke DPR terkait penganggaran proyek tersebut. KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka Hambalang. Selain Andi, tersangka lainnya adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer.

Adapun Andi, Deddy, dan Teuku Bagus disangka melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian Negara. Sementara itu, Anas disangka menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

    Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

    Nasional
    Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

    Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

    Nasional
    Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

    Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

    Nasional
    Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

    Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

    Nasional
    1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

    1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

    Nasional
    Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

    Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

    Nasional
    Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

    Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

    Nasional
    Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

    Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

    Nasional
    Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

    Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

    Nasional
    Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

    Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

    Nasional
    Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

    Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

    UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

    Nasional
    Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

    Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

    Nasional
    UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

    UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

    Nasional
    UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

    UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X