"PKS Tolak Kenaikan Harga BBM? Apa Kabar Menkominfo?"

JAKARTA, KOMPAS.com — Lagi-lagi tudingan tak konsisten dilayangkan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun menilai, sikap PKS itu menunjukkan bahwa partai itu telah mengkhianati dirinya sendiri. Sebab, kata dia, PKS juga bagian dari pemerintah.

"Dia buat spanduk itu mengangkangi diri sendiri. Wong dia juga bagian dari pemerintah yang secara sepakat telah menyerahkan kenaikan harga BBM kepada pemerintah, jadi artinya dia mengkhianati diri sendiri," ujar Jhonny, Rabu (5/6/2013).

Jhonny menyebutkan, dalam Undang-Undang APBN Pasal 10 Ayat 8 disebutkan bahwa kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi menjadi domain pemerintah. Pada saat keputusan itu dibuat, kata Jhonny, PKS tak menolak. Seharusnya PKS konsisten dengan sikapnya itu.

"Selain itu, apa kabar menteri-menteri PKS? Menkominfo Tifatul Sembiring kan tugasnya menyosialisasikan program pemerintah, lah ini partainya sendiri menolak. Harusnya dia marah karena sudah dipermalukan," kata Jhonny.

Anggota Komisi VII DPR ini meminta PKS mundur dari koalisi jika tak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Saya justru lebih appreciate dengan PDI-P yang oposisi. Intinya harus konsisten," katanya.

Seperti diketahui, PKS tidak hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan yang dilakukan pada Selasa (4/6/2013) malam di kediaman Wakil Presiden Boediono. Sebelum rapat itu, PKS juga sudah memasang spanduk penolakan BBM di sejumlah daerah.

Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi itu pun mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS "lain di depan, lain di belakang". Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.