Kompas.com - 05/06/2013, 10:34 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Lagi-lagi tudingan tak konsisten dilayangkan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun menilai, sikap PKS itu menunjukkan bahwa partai itu telah mengkhianati dirinya sendiri. Sebab, kata dia, PKS juga bagian dari pemerintah.

"Dia buat spanduk itu mengangkangi diri sendiri. Wong dia juga bagian dari pemerintah yang secara sepakat telah menyerahkan kenaikan harga BBM kepada pemerintah, jadi artinya dia mengkhianati diri sendiri," ujar Jhonny, Rabu (5/6/2013).

Jhonny menyebutkan, dalam Undang-Undang APBN Pasal 10 Ayat 8 disebutkan bahwa kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi menjadi domain pemerintah. Pada saat keputusan itu dibuat, kata Jhonny, PKS tak menolak. Seharusnya PKS konsisten dengan sikapnya itu.

"Selain itu, apa kabar menteri-menteri PKS? Menkominfo Tifatul Sembiring kan tugasnya menyosialisasikan program pemerintah, lah ini partainya sendiri menolak. Harusnya dia marah karena sudah dipermalukan," kata Jhonny.

Anggota Komisi VII DPR ini meminta PKS mundur dari koalisi jika tak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Saya justru lebih appreciate dengan PDI-P yang oposisi. Intinya harus konsisten," katanya.

Seperti diketahui, PKS tidak hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan yang dilakukan pada Selasa (4/6/2013) malam di kediaman Wakil Presiden Boediono. Sebelum rapat itu, PKS juga sudah memasang spanduk penolakan BBM di sejumlah daerah.

Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi itu pun mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS "lain di depan, lain di belakang". Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

    Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

    UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

    Nasional
    Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

    Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

    Nasional
    Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

    Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

    Nasional
    Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

    Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

    Nasional
    Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

    Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

    Nasional
    Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

    Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

    Nasional
    Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti

    Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti

    Nasional
    Istana: Besok Tidak Ada Reshuffle, Presiden Akan Kunker ke Jabar

    Istana: Besok Tidak Ada Reshuffle, Presiden Akan Kunker ke Jabar

    Nasional
    Ini Penjelasan MK Soal Tak Kunjung Memutus Gugatan Uji Materi UU KPK

    Ini Penjelasan MK Soal Tak Kunjung Memutus Gugatan Uji Materi UU KPK

    Nasional
    Polri Terbitkan DPO Jozeph Paul Zhang, Segera Diserahkan ke Interpol

    Polri Terbitkan DPO Jozeph Paul Zhang, Segera Diserahkan ke Interpol

    Nasional
    Moeldoko Berharap UIII Jadi Pusat Kajian Peradaban

    Moeldoko Berharap UIII Jadi Pusat Kajian Peradaban

    Nasional
    KSAD: Kasus Prajurit yang Lari dan Tinggalkan Dinasnya Sering Terjadi

    KSAD: Kasus Prajurit yang Lari dan Tinggalkan Dinasnya Sering Terjadi

    Nasional
    Selain Larangan Mudik, Menko PMK Sebut Pembatasan Pergerakan Tahun 2021 Lebih Leluasa

    Selain Larangan Mudik, Menko PMK Sebut Pembatasan Pergerakan Tahun 2021 Lebih Leluasa

    Nasional
    Menko PMK: Vaksin Nusantara Kini Jadi Penelitian Berbasis Pelayanan di Bawah Kemenkes

    Menko PMK: Vaksin Nusantara Kini Jadi Penelitian Berbasis Pelayanan di Bawah Kemenkes

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X